Secara konstitusional, pemberhentian presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Ketentuan tersebut mensyaratkan adanya dasar hukum tertentu, antara lain dugaan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi terpenuhinya persyaratan jabatan.
Prosesnya tidak berhenti pada keputusan politik di DPR. Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, DPR harus terlebih dahulu meminta Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran tersebut.
Pengajuan permintaan kepada MK mensyaratkan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, dengan kehadiran sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.
Apabila MK menyatakan bahwa dugaan pelanggaran tersebut terbukti sesuai ketentuan konstitusi, DPR kembali menggelar sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. Keputusan akhir berada di tangan MPR melalui sidang dengan persyaratan kuorum dan persetujuan sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Dengan demikian, MK tidak secara langsung memberhentikan wakil presiden. Putusan MK menjadi bagian penting dari rangkaian proses sebelum MPR mengambil keputusan akhir. (Sumber: UUD 1945, Pasal 7A dan Pasal 7B).
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru