BANDA ACEH – — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan catatan kritis terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Mahfud mengakui sejumlah gagasan besar Prabowo layak diapresiasi, tetapi memperingatkan bahwa lemahnya tata kelola dan pelaksanaan di lapangan justru berpotensi merusak tujuan program tersebut.
Dalam evaluasinya, Mahfud menyoroti sejumlah program prioritas pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penertiban kawasan hutan, hingga kebijakan satu pintu ekspor sumber daya alam.
Tak hanya soal program ekonomi, Mahfud juga menyinggung persoalan penegakan hukum, transparansi pengelolaan uang negara, dugaan penyempitan ruang sipil, serta meningkatnya kekhawatiran terhadap dominasi militer dalam urusan di luar pertahanan.
Pandangan tersebut disampaikan Mahfud dalam podcast Terus Terang di akun YouTube Mahfud MD Official, yang membahas evaluasi perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran menjelang dua tahun masa kepemimpinan mereka.
Mahfud menegaskan, penilaian terhadap pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada keberhasilan yang diklaim presiden.
Persoalan yang muncul akibat kebijakan dan pelaksanaannya juga harus diperhitungkan secara objektif.
“Kalau Pak Prabowo menyatakan sudah menyelesaikan ratusan masalah, ya mungkin juga menimbulkan ratusan masalah,” sindir Mahfud.
Ia menilai, visi dan pidato Prabowo sebagai kepala negara kerap menunjukkan keberanian mengambil langkah besar.
Namun, keberanian tersebut belum selalu diikuti pengawasan dan pembenahan teknis yang memadai sebagai kepala pemerintahan.
“Kalau sebagai kepala negara idenya bagus-bagus, visinya Pak Prabowo. Lalu kemudian sebagai kepala pemerintahan dia tidak detail, tidak ngawasi,” ujarnya.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru