Bagi Selamat, dugaan penyadapan terhadap kepala negara bukan persoalan kecil. Keamanan komunikasi Presiden merupakan bagian penting dari pertahanan dan perlindungan negara.
Dalam pernyataannya, Selamat juga melontarkan kritik keras terhadap posisi Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Dia meminta Presiden Prabowo segera melakukan pergantian pejabat tersebut.
Bahkan, dia mendesak agar pergantian dilakukan tanpa menunggu perkembangan politik lebih lanjut.
“Pecat saja sebagai KSP-nya. Segera gantikan, lantik hari ini siapa. Kalau perlu dilucuti apa yang sudah dimiliki, tanda pangkat, tanda jasa,” ujarnya.
Selamat juga menyentil Korps Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Marinir, dan Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat). Menurut dia, satuan-satuan elite tersebut harus menunjukkan sikap tegas ketika menyangkut keselamatan Presiden dan kedaulatan negara.
“Marahlah harusnya Kopassus, marahlah harusnya Marinir, marahlah harusnya Korpasgat, karena brevet-brevet komando disematkan ke mereka,” katanya.
Hal lain yang menjadi sorotan adalah status Siaga Satu yang disebut diberlakukan terhadap Jakarta. Selamat mempertanyakan sampai kapan status kesiagaan tersebut akan dipertahankan.
Ketika ditanya apakah kondisi tersebut masih perlu diberlakukan, Selamat menyampaikan jawaban bernada keras dengan mengaitkannya pada dinamika politik nasional.
“Sampai dengan Gibran lengser,” katanya.
Pernyataan itu memperlihatkan betapa tajamnya kecurigaan Selamat terhadap perkembangan politik dan keamanan nasional saat ini.
Namun, klaim mengenai pengerahan sekitar 100.000 personel TNI, status Siaga Satu, serta ancaman terhadap Presiden dan Jenderal Suyudi masih memerlukan konfirmasi resmi dari pihak berwenang.
Hingga persoalan tersebut mendapatkan penjelasan terbuka, publik berhak mengetahui alasan di balik penebalan pasukan di Jakarta.
Sebab, pengerahan kekuatan militer dalam skala besar bukan perkara biasa. Jika benar dilakukan dalam jumlah yang sangat besar, pemerintah perlu menjelaskan ancaman apa yang dihadapi, siapa yang menjadi sasaran pengamanan, serta berapa lama pengerahan tersebut akan berlangsung.
Di tengah dugaan penyadapan terhadap Presiden, penangkapan sejumlah jenderal, dan ketegangan politik di lingkaran kekuasaan, transparansi menjadi penting agar masyarakat tidak terus dibayangi spekulasi mengenai kondisi keamanan negara.


















































































































Komentar Terbaru