Selanjutnya, SU yang menjabat Kadiv Tik Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026 diduga menjadi dewan penasihat monitoring center Polri. SU disebut memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan.
“Dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP,” ungkap Suyudi.
Sementara EH, yang menjabat Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan dari SU. Perintah tersebut disebut berasal dari LSP.
“Kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik,” jelas Suyudi.
Adapun AS yang menjabat Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026 diduga menerima perintah langsung dari LSP. AS kemudian meneruskan instruksi tersebut kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
“AS yang menjabat sebagai PLT Kabakmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Suyudi.
Tak hanya itu, AS juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan, termasuk rekaman suara atau voice dan log, serta pembubaran grup WhatsApp.
“AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta bubaran grup WhatsApp,” pungkas Suyudi.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru