BANDA ACEH – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyisakan persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar kalah atau menangnya sebuah gugatan.
Pada Selasa, 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak dapat diterima. Namun, yang menarik justru pertimbangan hukumnya. MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA, MA, SMK, atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan UU Pemilu.
Di sinilah paradoks putusan tersebut. Gugatan tidak diterima, tetapi persoalan substansial mengenai bukti pendidikan justru tercatat dalam pertimbangan MK.
MK tidak mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden. Mahkamah juga tidak menyatakan Gibran kehilangan jabatan. Namun, temuan dalam pertimbangan hukum tersebut tetap memiliki implikasi Politik karena menyentuh salah satu persyaratan dasar untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden.
Etika Politik dan Legitimasi
Dalam negara demokrasi, jabatan publik bukan hanya persoalan legalitas formal. Ada pula dimensi etika politik dan legitimasi publik.
Karena itu, setelah putusan MK tersebut, muncul pertanyaan yang sulit dihindari: apakah Gibran secara etis perlu mempertimbangkan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden?
Pertanyaan ini tentu berbeda dengan apakah MK telah memberhentikan Gibran. Jawabannya jelas: belum.
Namun, seorang pejabat publik dapat mengambil keputusan politik yang lebih luas daripada sekadar mengikuti konsekuensi minimal sebuah putusan pengadilan.
Jika seorang Wakil Presiden berada dalam situasi ketika MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan yang menjadi persyaratan pencalonan, persoalannya tidak lagi semata-mata administratif. Hal ini menyentuh kepercayaan publik terhadap proses pencalonan dan integritas penyelenggaraan pemilu.
Dalam konteks itu, pengunduran diri, apabila benar-benar dipilih Gibran, dapat dipandang sebagai pilihan politik dan etis untuk meredakan persoalan legitimasi.
Sebaliknya, jika Gibran memilih tetap menjabat, keputusan itu juga membawa konsekuensi politik. Ia harus memberikan penjelasan yang transparan kepada publik mengenai status pendidikan yang menjadi salah satu syarat pencalonannya.
MK Lempar Bola ke Ranah Politik?
Ada aspek lain yang menarik. Para pemohon, termasuk Denny Indrayana, meminta MK menilai keabsahan syarat pendidikan Gibran dan konsekuensi hukum terhadap pencalonannya.
Beri Komentar