ACEH BESAR – Dalam tiga tahun terakhir, Kabupaten Aceh Besar mencatat pertumbuhan signifikan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menempatkannya sebagai daerah dengan jumlah UMKM terbanyak di Provinsi Aceh. Data resmi menyebutkan, hingga akhir 2024 jumlah UMKM di Aceh Besar mencapai 40.032 unit, atau sekitar 9,4 persen dari total UMKM di Aceh yang berjumlah 424.850 unit.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Besar, jumlah UMKM pada 2022 tercatat sekitar 24.800 unit usaha. Angka ini naik menjadi 25.950 unit pada 2023, dan terus meningkat menjadi 27.120 unit pada awal 2025. Kenaikan jumlah unit usaha ini diiringi dengan diversifikasi sektor, dari dominasi perdagangan dan kuliner menuju industri kreatif, agribisnis, dan jasa berbasis teknologi.
Meski demikian, di balik pencapaian tersebut, masih tersimpan berbagai persoalan mendasar yang menghambat pelaku usaha untuk naik kelas, mulai dari ketimpangan data, rendahnya akses pembiayaan formal, hingga lambatnya adopsi teknologi digital.
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah menggulirkan sejumlah program untuk memperkuat daya saing UMKM. Melalui Inkubator Bisnis, pemerintah menargetkan pendampingan 20 UMKM per tahun, dengan realisasi 450 UMKM pada 2023 dan 320 UMKM pada 2024. Selain itu, program sertifikasi halal gratis untuk 50 UMKM setiap tahun dan pendampingan digitalisasi melalui PLUT turut dijalankan.
Hamdani, Konsultan UMKM Aceh, menilai pertumbuhan angka UMKM perlu diiringi dengan peningkatan kualitas dan kapasitas usaha. “Jumlahnya memang besar, tapi kalau sebagian besar masih berada pada level usaha bertahan hidup, dampak ekonominya tidak maksimal. Pemerintah perlu fokus pada pembinaan yang terukur dan berkelanjutan, bukan hanya menambah jumlah terdaftar,” tegasnya. Ia juga menyoroti minimnya integrasi data antarinstansi yang menyebabkan program bantuan sering kali tidak tepat sasaran.
Masalah akses pembiayaan menjadi hambatan utama. Hingga Juli 2025 penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Aceh telah mencapai Rp1,84 triliun, diterima oleh 20.654 pelaku usaha atau sekitar 27% dari total kuota KUR 2025 sebesar Rp5,8 triliun. Penyaluran ini didominasi oleh Bank Syariah Indonesia (Rp1,35 triliun untuk 14.939 debitur), diikuti Bank Aceh Syariah (Rp437 miliar untuk 4.085 debitur), Pegadaian Syariah (Rp22 miliar untuk 1.361 usaha), serta bank lainnya (Rp27 miliar untuk 269 debitur).
Sementara pada kuartal pertama 2025 saja, Bank Syariah Indonesia telah merealisasikan Rp849,5 miliar atau 30% dari kuota awal Rp3 triliun, kepada sekitar 9.420 nasabah.
Namun belum ada data terperinci untuk Aceh Besar, sehingga sulit memastikan distribusi kredit ke daerah ini. Literasi digital juga menjadi tantangan. Meski ratusan pelaku UMKM telah dilatih memanfaatkan media sosial dan marketplace, penetrasi e-commerce masih rendah, terutama di wilayah pedesaan yang terkendala infrastruktur dan biaya logistik.
Hamdani menegaskan, solusi untuk memaksimalkan potensi UMKM di Aceh Besar memerlukan langkah sistemik. “Integrasi data harus dipercepat, akses pembiayaan perlu dipermudah, dan pendampingan digital jangan hanya formalitas. Kalau ini bisa dijalankan konsisten, Aceh Besar tidak hanya unggul di jumlah, tapi juga di kualitas dan daya saing,” pungkasnya.
Aceh Besar memiliki potensi luar biasa dalam jumlah UMKM, namun agar jumlah tersebut benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan komitmen lintas sektor yang kuat dan berkesinambungan.
Beri Komentar