SABANG — Ketua TP PKK, Ketua Dekranasda sekaligus Ketua TP Posyandu Kota Sabang, Nuri Farisal, memperkuat sinergi tiga lembaga tersebut untuk mendorong program pemberdayaan masyarakat yang lebih terarah, terintegrasi, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Penguatan sinergi itu menjadi perhatian Nuri saat mengikuti Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK dan TP Posyandu Wilayah Indonesia Bagian Barat Tahun 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Dalam forum tersebut, Ketua Umum TP PKK sekaligus Ketua Umum TP Posyandu dan Ketua Harian Dekranas, Tri Tito Karnavian, menekankan pentingnya tata kelola yang kuat, mulai dari struktur organisasi, pembagian tugas dan kewenangan, koordinasi, perencanaan program, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.
Tri juga menegaskan, sinergi antara Dekranasda, TP PKK dan TP Posyandu bukan berarti menyamakan tugas dan fungsi masing-masing lembaga.
Kolaborasi justru perlu dibangun dengan memperkuat pembagian peran sesuai tugas dan keunggulan masing-masing agar program pemberdayaan masyarakat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Sejalan dengan hal tersebut, Nuri Farisal mengatakan penguatan tata kelola dan sinergi antarlembaga menjadi bagian penting untuk memastikan program di daerah berjalan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Melalui pertemuan ini, kita mendapatkan banyak masukan dan penguatan terkait tata kelola serta kolaborasi antarlembaga. Hal ini tentu menjadi bahan bagi kami di daerah, untuk terus memperkuat program dan sinergi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Sabang,” ujar Nuri.
Menurutnya, sinergi antara TP PKK, Dekranasda dan TP Posyandu juga perlu diperkuat bersama pemerintah daerah serta perangkat daerah terkait.
Dengan demikian, berbagai program yang dijalankan dapat saling mendukung dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita ingin setiap program tidak hanya berjalan sebagai kegiatan, tetapi benar-benar terintegrasi, terukur dan memberikan dampak bagi keluarga serta masyarakat.
Karena itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait menjadi sangat penting,” katanya.
Rapat tersebut diikuti sekitar 1.500 peserta dari tingkat pusat dan daerah yang berasal dari 16 provinsi di wilayah Indonesia bagian barat serta melibatkan 273 kabupaten/kota.
Pertemuan itu juga menghasilkan rencana tindak lanjut, penanggung jawab, indikator kegiatan, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi program.[]
Beri Komentar