Pemilu itu hajatan nasional lima tahunan. Anggaran Pemilu 2024 diperkirakan mencapai Rp 110,4 triliun yang bersumber dari APBN dan APBD. Besarnya anggaran ini dipengaruhi oleh faktor penyelenggaraan pemilu dan pilkada secara serentak pada tahun 2024.
Terlepas dari besar kecilnya anggaran, faktanya Pemilu 2024 tidak mungkin bisa terlaksana tanpa dukungan anggaran yang mencukupi untuk KPU dan Bawaslu seluruh Indonesia. Karenanya, DPR harus membahas dan menyetujuinya.
Ketiga, DPR harus memastikan bahwa penganggaran pilkada yang selama ini dilaksanakan melalui mekanisme Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah dengan KPU dan Bawaslu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak mengalami kendala yang berarti.
Pada 2023 dan 2024, terdapat 1.096 satuan kerja KPU dan Bawaslu tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang akan melakukan kerjasama NPHD. Ini jumlah yang sangat banyak dan berpotensi memunculkan human error.
Karenanya, DPR harus mengantisipasinya. Dalam hal ini DPR dapat menggunakan fungsi pengawasan terhadap Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan kepastian kelancaran dalam proses NPHD.
Dalam tiga indikator di atas, publik dapat memantau dan mengawal komitmen DPR untuk tetap menyelenggarakan Pemilu 2024. Namun demikian, memberikan akses dan ruang partisipasi adalah dua kewajiban DPR lainnya untuk memastikan bahwa aspirasi publik yang telah disampaikan demonstran telah ditindaklanjuti. Sekaligus memberikan ruang pengawalan bagi mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi.
Forum konsultasi di mana DPR membuka ruang dialog dan masukan terhadap kebijakan dalam melaksanakan tiga indikator di atas berfungsi sebagai mekanisme kontrol langsung dari publik terhadap kinerja DPR. Belajar dari berbagai gugatan kinerja partisipasi DPR, forum konsultasi ini penting diadakan. Juga dapat dimaknai sebagai upaya DPR untuk membangun kepercayaan publik.
Sebagaimana partisipasi, aspek transparansi khusus untuk pengawalan Pemilu 2024 terkait tiga indikator di atas tak kalah penting. Transparansi berfungsi sebagai ruang kontrol tidak langsung di ranah public sphere. Informasi mengenai jadwal sidang, rapat-rapat DPR dan keputusan hasil rapat yang lengkap mutlak dibutuhkan publik. DPR seharusnya membuat kanal khusus soal ini.
Pada akhirnya, demonstrasi mahasiswa bukanlah hanya sekedar dimaknai sebagai permainan elit politik. Aspirasi yang mereka bawa adalah valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Karenanya, di masa mendatang, isu-isu kebijakan seharusnya lebih mewarnai di layar-layar warga dibandingkan dengan isu pengrusakan dan kekerasan yang sempat mengiringi demonstrasi tersebut.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru