DEMONSTRASI mahasiswa Senin lalu di depan gedung DPR menolak penundaan pemilu dan/atau perpanjangan masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode menunjukkan bahwa negara harus benar-benar bersikap dengan jelas tentang isu ini melalui mekanisme legislasi, pengawasan dan penganggaran.
Sebelumnya, Istana telah mengeluarkan keputusan bahwa Pemilu 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar tidak ada lagi wacana penundaan pemilu. Beberapa waktu sebelumnya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara kelembagaan menolak ide penundaan pemilu karena akan menimbulkan kekacauan konstitusional.
Sementara itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengunci amandemen tidak perlu dilakukan. Gagasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), sebagai ganti Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dinyatakan dapat diakomodir melalui pembentukan undang-undang atau Ketetapan (TAP) MPR.
Bola kini di tangan DPR. Para mahasiswa yang menendang bola itu. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menemui langsung para demonstran dan menerima aspirasi mereka. Wakil rakyat telah berjanji, maka harus ditunaikan.
Sebagai konstituen, masyarakat harus mengawalnya hingga aspirasi berubah menjadi keputusan supaya tidak terjadi misleading kebijakan. Masyarakat harus mengawal bahwa janji akan ditepati, setidaknya sampai tiga indikator ini terwujud.
Pertama, DPR harus memastikan bahwa tahapan pemilu 2024 yang telah disepakati sebelumnya tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu. Inilah bentuk bukti nyata bahwa aspirasi telah berubah menjadi kebijakan regulasi.
Baik UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum maupun UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) mewajibkan kepada KPU maupun Bawaslu untuk berkonsultasi kepada DPR dalam hal pembentukan peraturan teknis Pemilihan Umum dan Pilkada.
Kewajiban konsultasi itu bisa terjadi atas dasar usulan dari penyelenggara pemilu maupun atas inisiatif pemanggilan dari DPR itu sendiri dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan. Atas dasar aspirasi yang diterima oleh Wakil Ketua DPR, maka DPR seharusnya segera memanggil KPU dan Bawaslu yang baru saja dilantik pada 12 April 2022 lalu untuk membentuk PKPU Tahapan Pemilu.
Kedua, mengiringi PKPU Tahapan Pemilu, komitmen DPR terhadap aspirasi ditindaklanjuti dalam pelaksanaan fungsi penganggaran. Tugas DPR adalah memastikan bahwa anggaran Pemilu 2024 telah dialokasikan pada APBN 2023 yang saat ini sedang disusun. Juga pada APBN 2024 yang akan disusun pada 2023.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru