Ia menilai pemerintah Aceh lamban dalam menangani kasus tambang ilegal dan terkesan mudah dalam memberikan izin bagia para mafia tambang sehingga menimbulkan konflik baru seperti izin lahan.
“Tambang ilegal saja susah diurus, apalagi yang ilegal, ditambah lagi dengan adanya tumpang tindih lahan dan perizinan,” ungkap M Rizal Fahlevi dalam diskusi tersebut.
Fahlevi berharap dalam kasus penegakan hukum pelaku tambang ilegal ini, Muspida dan semua pengambil kebijakan harus hadir sehingga ada kedaulatan bagi rakyat.[]
Beri Komentar