Penggeledahan rumah dinas Bupati Sidoarjo dilakukan penyidik KPK pada Rabu (31/1). Pada saat penggeledahan itu hanya terlihat sejumlah penyidik dengan rompi KPK dan personel kepolisian yang berjaga di lokasi. Sejumlah petugas Satpol PP pun tampak berjaga. Tapi Gus Muhdlor tidak ada.
Untuk itu detikJatim pun berupaya mencari Gus Muhdlor di kediamannya di lingkungan Ponpes Bumi Shalawat Sidoarjo. Namun, upaya itu menemui jalan buntu. Petugas keamanan tidak mengizinkan awak media mendekati area rumah Gus Muhdlor.
Bahkan Wakil Bupati Sidoarjo Subandi mengaku dirinya tidak mengetahui dengan pasti di mana Gus Muhdlor berada saat rumah dinasnya digeledah oleh KPK.
“Saya tidak tahu keberadaan Gus Bupati Sidoarjo, karena saya sendiri lagi banyak kegiatan,” kata Subandi saat dihubungi detikJatim melalui telepon seluler.
Subandi menjelaskan dia terakhir kali bertemu Gus Muhdlor saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Jadi Sidoarjo ke-165 di Alun-alun Sidoarjo.
Sebelumnya KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, Siska Wati, sebagai tersangka pemotongan insentif ASN dengan total Rp 2,7 miliar. Uang miliaran ini diduga masuk ke kantong Kepala BPPD Sidoarjo hingga Bupati Sidoarjo.
Kasus pemotongan insentif ASN itu berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Sidoarjo, pada Kamis (25/11/2023). Sebanyak 11 orang ditangkap dalam operasi itu hingga KPK menetapkan Siska Wati salah satu Kasubag BPPD sebagai tersangka.
Siska diduga telah melakukan pemotongan insentif untuk ASN BPPD atas raihan target pajak BPPD senilai Rp 1,3 triliun pada 2023. Pemotongan dengan besaran antara 10%-30% tergantung insentif yang diterima ASN itu diduga untuk memenuhi kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo.
Banda Aceh
Jakarta Pusat
Kalimantan Tengah
Palembang
Palu
Pangkal Pinang
Pekanbaru
Tapaktuan
Aceh Tenggara
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kota Langsa
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Beri Komentar