“Alasan Bahlil lainnya lucu dan aneh. Dia mengatakan harus dipercepat, karena Freeport pada 2035 sudah menurun produksinya, sementara kita eksplorasi underground itu minimal 10 tahun, jika sampai 2035 baru kita memikirkan perpanjangan, berarti akan terjadi vakum kurang lebih 5-10 tahun. Tolol bangat ya, pemerintah mau eksekusi saham asing sebesar 41 persen pada 2018, kalau produksinya akan menurun pada 2035 (karena cadangan menipis),” sentil Yusri atas pernyataan Bahlil.
Jika disimak semua pernyataan Bahlil, lanjut Yusri, terkesan dia berpihak pada kepentingan asing dari pada kepentingan nasional.
“Selain itu juga semakin membuktikan bahwa dia tidak tau apa-apa soal eksplorasi dan produksi sebuah tambang yang secara simultan bisa dijalankan bersamaan ketika cadangannya sudah terbukti,” beber Yusri.
“Apa pemerintah juga tidak tahu berapa cadangan di wilayah PT FI, kok Bahlil bisa menyatakan soal cadangan itu,” Yusri balik bertanya.
Selain itu, sambungnya, jika hanya merubah isi pasal 109 ayat 1 sampai 4 dari PP Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara, tanpa merubah Pasal 169 B ayat 2 UU Minerba, itu pekerjaan konyol alias sia-sia.
“Sehingga, upaya koordinasi antar kementerian hanya untuk revisi PP 96 tahun 2021 sebaiknya dihentikan, tidak ada gunanya jika UU Minerba tidak ikut direvisi,” ungkapnya.
Menurut dia, bagaimana mungkin presiden bisa memperpanjang IUPK PT Freeport Indonesia hanya atas dasar revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, tetapi isinya bertentangan dengan isi UU Minerba yang status hukumnya lebih tinggi.
“Apa Bahlil tidak paham isi UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa PP tidak boleh bertentangan dengan UU?” tandas Yusri.
“Sebab, isi Pasal 169 B ayat 2 UU Minerba Nomor 3/2020 berbunyi, untuk memperoleh IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemegang KK dan PKP2B harus mengajukan kepada menteri paling cepat 5 tahun, dan paling lambat 1 tahun sebelum KK dan PKP2B berakhir,” beber Yusri.
Jadi, jelasnya, agar Presiden Jokowi tidak meninggalkan legacy buruk di ujung kekuasaanya, lantaran dianggap melanggar UU dalam memperpanjang IUPK PT Freeport Indonesia, sebaiknya UU Minerba dan PP Minerba direvisi bersamaan atau serahkan kebijakan itu kepada pemerintahan di bawah Prabowo-Gibran yang dilantik 20 Oktober 2024.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru