Sementara, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) KKP, Viktor Gustaaf Manoppo menjelaskan sampai saat ini, dalam PP 26/2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi belum ada satupun izin yang dikeluarkan pemerintah.
“Secara regulasi, KKP belum mengeluarkan satu lembar izin kepada siapapun. Terkait operasional pengelolaan hasil sedimentasi. Estimasi total potensi kerugian negara bila dihitung dari kegiatan ini dalam satu tahun, 100.000 meter kubik dikali 12 bulan apabila dibawa pasir tersebut diekspor keluar, totalnya dapat mencapai ratusan miliar per tahun kerugian negara, Ini baru sumber daya kelautan (pasir laut) belum lagi perizinan yang lainnya mungkin bisa lebih dari itu,” kata Viktor, Kamis 10 Oktober 2024.
Menurut dia, pencurian pasir laut tersebut telah merugikan negara lebih dari Rp223 miliar.
“Jadi kerugian total yang negara kita alami setahun ini kita rugi Rp223 miliar, kalau ada 10 kapal bisa dikalikan lagi,” tandasnya.
Kapal MV YC 6 yang dipoerasikan perusahaan asal Malaysia menaguk melewati jalur TSS (Traffic Separation Scheme). Kapal tersebut bertujuan untuk mengurangi kepadatan dan risiko kecelakaan antar kapal akibat pendangkalan sedimentasi. Jalur TSS ini terletak di perbatasan Indonesia-Malaysia.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru