“Mau sistemnya diperbaiki seperti apa pun, kalau masih ada yang main pintu belakang, tetap saja ada celah untuk korupsi,” katanya.
Setyo kembali menegaskan bahwa KPK tidak hanya beroperasi di pusat pemerintahan, tetapi juga aktif mengawasi daerah sehingga kasus korupsi di Kabupaten OKU bisa menjadi alarm bagi daerah lain agar lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran.
“Mudah-mudahan yang di Kalimantan Selatan, Barat, Tengah, Jawa Timur, DIY, dan Jawa Tengah, enggak ada,” ujarnya.
Menurut Setyo, jika perencanaan dan penganggaran di setiap daerah dilakukan dengan baik serta diawasi secara ketat, peluang terjadinya korupsi bisa diminimalkan.
“Kalau penganggarannya sudah ada aturannya, perencanaannya bagus, paling tidak jalan ceritanya akan lebih baik,” katanya.
Oleh karena itu, Setyo juga mendorong para kepala daerah memperbaiki pengelolaan anggaran daerah untuk meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia.
“Perbaikan sistem anggaran dan pengawasan yang lebih ketat akan berkontribusi pada peningkatan IPK, yang sangat dipengaruhi oleh faktor demokrasi, Politik, ekonomi, dan keamanan,” tuturnya.

















































































































Komentar Terbaru