Penulis: Hanny N.**
DALAM rangka peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2025, Guru Besar Sosiologi Universitas Airlangga (Unair), Prof. Sutinah menyoroti sejumlah persoalan terkait kesejahteraan pekerja di Indonesia yang dinilai masih belum merata.
Setiap tanggal 1 Mei, dunia memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, momen ini identik dengan aksi demonstrasi dan tuntutan kaum pekerja atas kesejahteraan. Ironisnya, meskipun peringatan ini sudah berlangsung lebih dari satu abad, nasib buruh tetap saja menyedihkan: upah rendah, jam kerja panjang, PHK mudah terjadi, jaminan sosial terbatas, dan relasi kerja yang timpang.
Pertanyaannya, apakah May Day benar-benar solusi? Atau justru bagian dari sistem yang menciptakan ilusi perjuangan tetapi menutupi akar persoalan?
Asal-usul May Day: Romantisme atau Konspirasi?
Sejarah mencatat May Day berawal dari gerakan buruh di Amerika Serikat pada tahun 1886 yang menuntut pengurangan jam kerja menjadi 8 jam per hari. Aksi ini berujung pada insiden Haymarket di Chicago, di mana terjadi ledakan dan bentrokan yang menewaskan polisi dan buruh. Sejak saat itu, tanggal 1 Mei dikenang sebagai simbol perjuangan buruh.
Namun, ada sisi lain yang jarang diungkap bahwa May Day memiliki akar dalam tradisi pagan dan dirayakan di dunia Barat jauh sebelum insiden buruh Chicago. Hari ini dahulu diperingati oleh bangsa Eropa sebagai festival musim semi, bahkan dikaitkan dengan ritual penyembahan berhala. Fakta ini menambah kecurigaan bahwa May Day bukan semata-mata hari perjuangan kelas pekerja, tetapi justru telah dikemas ulang dalam sistem kapitalisme untuk meredam gejolak kaum buruh agar tetap berada dalam rel yang diatur pemilik modal.
Alih-alih mengubah sistem yang menindas, May Day justru dijadikan agenda rutin untuk membiarkan buruh meluapkan emosi sesaat, kemudian kembali tunduk bekerja dalam sistem yang sama. Kapitalisme tetap berjaya, pemodal tetap berkuasa, dan buruh terus jadi korban.
Sistem Kapitalisme: Akar Ketimpangan
Sistem ekonomi kapitalisme meletakkan kepemilikan dan produksi di tangan individu dan korporasi. Negara hanya bertindak sebagai regulator, bukan penjamin kesejahteraan. Dalam sistem ini, buruh dianggap sebagai “faktor produksi” yang dapat dieksploitasi demi efisiensi dan keuntungan. Ketika ekonomi memburuk, buruhlah yang pertama sekali dikorbankan melalui pemutusan hubungan kerja (PHK) massal atau pemotongan upah.
UU Cipta Kerja yang lahir dalam rezim kapitalisme adalah bukti nyata bahwa sistem ini berpihak pada pemodal, bukan buruh. Alih-alih melindungi pekerja, aturan ini justru memudahkan perusahaan untuk merekrut dan memecat sesuka hati, mengganti tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing, dan memperlemah posisi tawar serikat buruh.
Beri Komentar