Dalam hal ini dirinya juga ingin menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan aturan melalui Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwasanya pungutan tidak boleh dilakukan kepada peserta didik, orang tua atau wali murid yang tidak mampu secara ekonomis.
Kemudian pungutan tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, berdasarkan hasil belajar peserta didik dan kelulusan peserta didik.
Lalu, pungutan tidak diboleh untuk kesejahteraan komite sekolah atau lembaga persentasi pemangku kepentingan pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Selanjutnya, komite sekolah baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua wali, memang dalam hal ini ada perbedaan adantara pungutan dan sumbagangan namun harus diketahui perbedaannya adalah kalau sumbangan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan sedangkan pengutan ditentukan oleh kesatuan pendidikan dasar.
Kemudian tidak ditentukan jangka watu untuk membayar tapi kalau pungutan ditentukan oleh satuan pendidikan kemudian untuk besarannya juga tidak ditentukan.
Maka kalau mencermati Permendikbud Nomor 44 ia mengharapkan sekolah-sekolah itu terutama yang tingkat dasar tidak melakukan pungutan yang menyebabkan orang tua murid tidak sangup membayarkan pengututan maka tidak bisa menyekolahkan anaknnya.
“Maka saya mengharapkan seluruh sekolah terutama yang tingkat dasar yang ada di kota Banda Aceh agar membuat kebijakan-kebijakan yang berkeadilan sehingga kita tidak ingin ada orang tua atau calon murid yang gagal masuk sekolah akibat kebijakan yang tidak berkeadilan yang dibuat oleh sekolah. Jika memang harus ada pungutan dan sumbangan, sebaiknya telah diumumkan sejak awal sebelum pendaftaran, jangan ketika si calon murid telah lulus baru disampaikan ada biaya ini biaya itu. Itu terkesan seperti “menjual kucing dalam karung,” tutur Tuanku Muhammad.[]
Beri Komentar