Hal ini diperkuat oleh pernyataan mantan pejabat tinggi Muhammad Said Didu yang mencuitkan bahwa “Geng Solo sedang bekerja,” menunjukkan adanya dugaan bahwa keputusan ini merupakan bentuk loyalitas kepada keluarga Jokowi, terutama menantunya Bobby Nasution, yang kini menjabat sebagai Gubernur Sumut. Bobby bahkan berusaha “berkompromi” dengan Mualem di Aceh untuk pengelolaan bersama, meskipun upayanya ditolak secara halus.
Daftar Isi
Jerry Massie dari P3S bahkan menyebutkan bahwa tindakan ini berpotensi memicu konflik horizontal karena sangat sarat muatan politis. Menurutnya, bukan hanya migas, tetapi juga nikel, batu bara, dan emas menjadi latar belakang pengalihan wilayah ini. Maka tidak berlebihan jika publik mencium aroma busuk dari skenario ini.
Konflik Kepentingan: Wajah Buram Demokrasi Kapitalistik
Konflik kepentingan menjadi akar dari banyak kebijakan publik yang menyimpang. Di sinilah persoalan etika publik dan integritas pejabat diuji. Ketika seorang pejabat memiliki konflik kepentingan, maka keputusan yang diambil tidak lagi mewakili kepentingan publik, tetapi menjadi alat akumulasi kekuasaan dan kekayaan kelompok tertentu.
Dalam kasus ini, kita melihat bagaimana Kepmendagri digunakan untuk menabrak UU yang sudah lama berlaku. Di sini, logika politik dagang sapi—di mana jabatan, kebijakan, dan wilayah bisa dinegosiasikan demi kepentingan bisnis atau loyalitas politik—bermain secara terang-terangan.
Sayangnya, semua ini dilakukan dengan dalih administratif, padahal motif sebenarnya adalah politis dan ekonomis. Conflict of interest yang begitu vulgar ini mencoreng marwah pemerintahan dan semakin menegaskan bahwa demokrasi yang kita jalankan saat ini adalah demokrasi yang cacat secara struktural dan substansial.
Sudut Pandang Islam: Negara Amanah dan Kepemimpinan Tanpa Bisnis
Islam memiliki pandangan yang sangat tegas dalam hal integritas pejabat publik. Negara dalam sistem Islam tidak boleh dijalankan oleh mereka yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau bisnis. Dalam sejarah, Umar bin Khattab melarang keras pejabatnya untuk berdagang, sebagaimana yang tertuang dalam suratnya kepada Abu Musa al-Asy’ari.
Ketika Umar mengetahui bahwa Abu Hurairah, wali Bahrain, berdagang di luar tugasnya, maka ia segera dipanggil dan ditegur keras. Umar menyatakan, “Bisnis amir adalah kerugian.” Sebab, pejabat dalam sistem Islam dibayar (ta’widh) bukan untuk mencari tambahan, tapi untuk fokus mengurusi urusan rakyat.
Prinsip ini juga menekankan pentingnya pemisahan antara tugas sebagai penguasa dengan kepentingan ekonomi pribadi. Khalifah, Mu’awin, Wali, Amil dan para pejabat negara lainnya dilarang keras terlibat dalam aktivitas bisnis karena waktu dan wewenangnya adalah milik rakyat. Jika dilanggar, maka hukumannya bisa berupa pencopotan hingga pengembalian hak publik yang telah diambil secara tidak sah.
Beri Komentar