SINAR mentari kini lebih terasa seperti sorot lampu yang menelanjangi kenyataan pahit, bukan lagi sumber kehangatan.
Harga-harga kebutuhan pokok terus merangkak naik, meninggalkan rakyat kecil yang tertatih-tatih mengejar.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Juli 2025 menunjukkan inflasi tahunan mencapai 4,2%, dengan harga beras melonjak rata-rata 18% dibanding tahun lalu.
Bukan hanya beras, harga cabai rawit naik 25%, bawang merah 20%, ikan tongkol 15%, dan tarif dasar listrik resmi meningkat 10%. Bagi masyarakat berpendapatan rendah, angka-angka ini bukan sekadar statistik — ini adalah jerat yang makin mengencang di leher mereka.
Banyak keluarga kini harus mengatur siasat demi dapur tetap berasap. Survei Lembaga Riset Sosial Ekonomi 2025 mencatat 37% rumah tangga di perkotaan mengaku mengurangi porsi makan harian, sementara di desa angkanya mencapai 42%.
Pilihan “puasa” bukan lagi ibadah semata, tapi strategi bertahan hidup. Pada saat yang sama, tingkat pengangguran terbuka berada di angka 5,8%, dengan pengangguran usia muda (15–24 tahun) mencapai 15,4% — membuat peluang kerja semakin sempit.
Beban tidak berhenti di dapur. Pendidikan juga menjadi medan perjuangan. Kenaikan rata-rata Uang Kuliah Tunggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi negeri mencapai 12% tahun ini.
Akibatnya, menurut data Koalisi Pendidikan untuk Semua, 1 dari 7 mahasiswa baru terpaksa menunda kuliah atau berhenti karena tak sanggup membayar.
Ironisnya, garis kemiskinan yang menurut BPS kini berada di kisaran Rp615.000 per kapita per bulan, tak mampu menangkap realitas hidup warga yang harus mengeluarkan setidaknya Rp1,2 juta per bulan hanya untuk kebutuhan pokok.
Inilah sebabnya jurang antara rakyat kecil dan elite semakin menganga. Di satu sisi, pejabat, pengusaha besar, dan lingkaran dekat kekuasaan tetap menikmati fasilitas mewah, sementara di sisi lain, mayoritas rakyat bergulat dengan stres, utang, dan rasa putus asa.
Rakyat menunggu langkah nyata, bukan sekadar janji atau angka yang diwarnai optimisme semu.
Mereka butuh kebijakan pengendalian harga yang tegas, stimulus lapangan kerja yang terukur, dan jaring pengaman sosial yang benar-benar menjangkau dan tepat sasaran.
Sebab tanpa keberpihakan yang jelas, kesenjangan ini akan terus tumbuh, dan mimpi rakyat untuk hidup layak akan terkubur di bawah tumpukan angka inflasi dan laporan keuangan negara yang tampak “baik-baik saja” di atas kertas.
Potret Ekonomi Aceh
Di Aceh, gambaran ekonomi memperlihatkan dinamika yang kontras. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada Triwulan II 2025 pertumbuhan ekonomi mencapai 4,82% (yoy), sedikit naik dibanding Triwulan I yang tumbuh 4,59%.



































































































Beri Komentar