BANDA ACEH – Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menepis anggapan keputusan lembaganya menutup akses publik terhadap sejumlah dokumen capres-cawapres, imbas adanya kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) maupun polemik keabsahan ijazah luar negeri Wapres Gibran Rakabuming Raka.Ia menegaskan, aturan tersebut semata-mata mengikuti mekanisme uji konsekuensi sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Tidak ada yang dilindungi. Karena ini ada uji konsekuensi yang harus kami lakukan ketika ada pihak meminta di PPID kami. Jadi ada informasi-informasi yang lembaga itu kemudian harus mengatur mana yang dikecualikan mana yang tidak,” kata Afif di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025)
Ia menjelaskan, terdapat data yang hanya bisa dibuka dengan persetujuan pihak terkait atau putusan pengadilan.
“Berkaitan dengan data itu, adalah data-data yang harus atas persetujuan yang bersangkutan atau putusan pengadilan. Karena itu sudah diatur dalam UU keterbukaan informasi publik,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, tidak semua dokumen termasuk kategori dikecualikan seperti salah satu contohnya yakni riwayat hidup seseorang.
“Kan ada data yang tidak terkait dengan itu. Kemarin misalnya visi misi sama daftar riwayat hidup langsung dibuka. Yang hanya berkaitan dengan data yang dikecualikan atau data yang butuh persetujuan yang bersangkutan atau putusan pengadilan untuk dibuka saja. Tidak semua data,” jelas Afif.
Afif memastikan keputusan ini berlaku umum, tidak terkait dengan pihak tertentu.
“Tidak ada, ini berlaku untuk umum. Semua pengaturan, data siapapun. Karena siapapun nanti juga bisa dimintakan datanya ke kami. Nah kami kan mengatur dokumen data yang di kami. Sementara itu kan ada hal yang harus atas persetujuan dan juga karena putusan pengadilan,” pungkasnya.
Berikut daftar dokumen syarat pendaftaran capres dan cawapres yang dinyatakan sebagai informasi yang dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan oleh KPU:
1. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan foto akta kelahiran Warga Negara Indonesia.
2. Surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum.
4. Surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
5. Surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri.
6. Surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru