“Saya berharap ke depan atau mungkin gini, Bapak (Kepala BGN) bisa nggak sampaikan ke kita sebaran dapur-dapur yang sudah ada apakah sudah merefleksikan yang disampaikan Bapak Presiden, dalam arti begini, apakah sebaran dapur sudah banyak di wilayah 3T dan di daerah-daerah yang memiliki kerentanan terhadap gizi buruk?” tanya Charles kepada Dadan.
Menurut Charles, jika sebaran dapur di wilayah 3T tidak merata dan hanya berpusat di kota besar saja, maka tujuan dari program MBG ini akan sulit tercapai.
Charles pun menekankan, ke depannya Badan Gizi Nasional (BGN) bisa membangun dapur-dapur MBG di wilayah 3T yang rentan terhadap gizi buruk, bukan fokus di tempat-tempat yang justru banyak orang dari kalangan mampu.
“Karena kalau tidak, kalau hanya berpusat di kota-kota besar, maka tujuan niat mulia ini sulit untuk dicapai, Pak. Kalau ini belum, berarti ke depan saya berharap kita harus fokus membangun dapur-dapur dan menyediakan makanan untuk anak-anak kita yang ada di 3T yang memang wilayah-wilayahnya rentan terhadap gizi buruk,” ujar Charles.
“Pak Menkes punya datanya tuh se-Indonesia, wilayah mana saja yang ekstrem apa kemiskinan ekstrem dan rentan terhadap gizi buruk. Fokus di sana bukan fokus di tempat-tempat yang orangnya mungkin banyak yang mampu, hanya karena infrastrukturnya lebih siap untuk mendirikan dapur gitu. Saya berharap ke depan prioritas seperti itu,” tegasnya.
Sebagai informasi, data keracunan makanan MBG menunjukkan angka yang signifikan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat 9.089 korban dari 55 Kejadian Luar Biasa (KLB) hingga akhir September 2025.
Sementara BGN melaporkan 4.711 korban dari 45 KLB. Perbedaan ini juga disorot oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), yang mencatat 8.649 anak terdampak, dengan lonjakan 3.289 kasus dalam dua pekan terakhir September.
JPPI menilai keracunan hanyalah gejala dari masalah sistemik dalam pelaksanaan MBG. Temuan mereka mencakup pengadaan menu di bawah standar, pengurangan harga per porsi, konflik kepentingan, dan minimnya partisipasi sekolah dalam pengawasan.
Program MBG ini merupakan program makan siang gratis Indonesia yang dicetuskan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto dan dirancang dengan tujuan untuk membangun sumber daya unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat.
Selain itu, program ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan gizi harian masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan ibu, dapat tercukupi dengan baik sesuai dengan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG).
Beri Komentar