Ia sepakat dengan pandangan Hotman Paris bahwa sistem seleksi LPDP saat ini butuh perombakan total agar anggaran APBN tidak “terbuang” kepada kalangan elit yang sebenarnya bisa membiayai pendidikannya secara mandiri.
“Betul, tepat sekali. Perlu perbaikan kebijakan dalam menyeleksi calon penerima beasiswa agar lebih adil dan berpihak pada mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Sebelumnya polemik alumni LPDP yang viral karena pernyataan bangga anaknya menjadi warga negara asing memantik respons keras dari Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto.
Dalam pernyataan terbuka lewat konferensi pers yang ditayangkan Kompas TV, Rabu (25/2/2026), Sudarto menyampaikan permohonan maaf sekaligus peringatan tegas kepada seluruh alumni LPDP bahwa pendidikan mereka dibiayai uang rakyat.
Sudarto, tidak mampu menyembunyikan kegeramannya menyikapi polemik alumni yang secara terbuka menghina status WNI dan enggan berkontribusi bagi tanah air.
“Lu pakai duit pajak. Jangan lupa itu. Lu pakai duit pajak,” tegas Sudarto, mengingatkan bahwa dana abadi pendidikan lahir dari kepercayaan publik dan kontribusi pajak masyarakat.
Sudarto menekankan, LPDP bukan sekadar program beasiswa, melainkan investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas.
Karena itu, setiap penerima beasiswa memikul tanggung jawab moral, etika, dan komitmen kebangsaan.
Ia memaparkan, proses seleksi LPDP berlapis dan ketat.
Mulai dari background checking, wawancara akademik oleh dosen bergelar doktor, hingga asesmen psikolog.
Calon penerima juga dibekali program Persiapan Keberangkatan yang menekankan wawasan kebangsaan, kepemimpinan, dan adaptasi budaya.
“Komitmen kembali dan berkontribusi untuk Indonesia itu ditanyakan sejak awal. Ini bukan hanya soal gelar S2, S3, atau postdoctoral. Ini soal amanah publik,” ujarnya
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
