– Pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga maksimal 50% (kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik), disertai dorongan penggunaan transportasi umum.
– Pemangkasan perjalanan dinas dalam negeri hingga 50% dan perjalanan dinas luar negeri hingga 70%.
– Perluasan cakupan, durasi, serta wilayah Car Free Day di berbagai daerah.
– Anjuran WFH bagi karyawan sektor swasta.
Pemerintah memperkirakan langkah-langkah ini dapat menghemat Rp6,2 triliun dari APBN dan Rp59 triliun dari pengeluaran BBM masyarakat. Selain itu, dilakukan peninjauan dan realokasi anggaran kementerian/lembaga dengan potensi penghematan antara Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun. Ada pula pembahasan pemangkasan program prioritas, termasuk pengurangan hari pelaksanaan program makan bergizi gratis.
Pembatasan Pembelian BBM di SPBU
Untuk mencegah penyalahgunaan subsidi, pemerintah memberlakukan skema “pembelian BBM secara wajar” dengan batas volume harian. Setiap transaksi di SPBU wajib mencatat nomor polisi kendaraan, dan kelebihan kuota tidak akan mendapat subsidi atau kompensasi dari pemerintah.
Batasan untuk Solar:
– Kendaraan pribadi roda empat: maksimal 50 liter per hari
– Angkutan umum roda empat: maksimal 80 liter per hari
– Angkutan umum roda enam atau lebih: maksimal 200 liter per hari
– Kendaraan pelayanan umum (ambulans, jenazah, pemadam kebakaran, pengangkut sampah): maksimal 50 liter per hari
Untuk Pertalite (BBM subsidi): maksimal 50 liter per hari untuk kendaraan roda empat pribadi maupun umum, serta kendaraan pelayanan umum.
Prediksi Ekonom: Hanya Bertahan Jangka Pendek
Para ekonom menilai kebijakan menahan harga BBM ini memang diperlukan untuk meredam gejolak sosial dan inflasi, mengingat kenaikan harga BBM dapat memicu efek domino terhadap biaya transportasi, logistik, dan harga kebutuhan pokok, terutama yang membebani masyarakat bawah.
Namun, kemampuan APBN untuk menahan tekanan ini dinilai sangat terbatas. Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, menyatakan: “Secara realistis, kemampuan menahan ini terbatas, kemungkinan hanya dalam hitungan beberapa bulan, bukan tahun. Jika tekanan eksternal tidak mereda, biaya yang harus ditanggung akan semakin mahal.”
Menurut Ronny, ruang fiskal Indonesia cukup kuat untuk jangka pendek, tetapi tidak untuk strategi jangka panjang.
Sementara itu, Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, memperkirakan APBN hanya sanggup menahan tekanan dalam beberapa minggu ke depan. Ia juga mengingatkan bahwa subsidi BBM saat ini banyak dinikmati kelompok menengah atas, sehingga jika harga akhirnya naik, masyarakat bawah tetap berisiko tertekan. Anthony Budiawan dari PEPS bahkan memprediksi penyesuaian harga BBM bisa terjadi dalam hitungan minggu, karena Pertamina akan mengalami kerugian jika terus menahan harga nonsubsidi setelah stok lama habis.
Banda Aceh
Jakarta Pusat
Kalimantan Tengah
Palembang
Palu
Pangkal Pinang
Pekanbaru
Tapaktuan
Aceh Tenggara
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kota Langsa
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Beri Komentar