Wilson Colling menegaskan bahwa narasi pembangunan ‘rumah rakyat’ yang disampaikan pemerintah justru berpotensi menyesatkan publik apabila berdiri di atas objek tanah yang masih disengketakan secara yuridis. Ia menilai penggunaan diksi ‘negara tidak boleh kalah’ oleh pejabat publik dalam konteks tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat.
“Negara memang tidak boleh kalah, tetapi negara juga tidak boleh menang dengan cara mengorbankan hak warga negara yang sah. Pembangunan tidak boleh menjadi legitimasi untuk penggusuran yang mengabaikan aspek hukum,” kata Wilson.
Menurutnya, tanah seluas kurang lebih 34.690 meter persegi di kawasan Bongkaran bukanlah tanah negara bebas, melainkan tanah dengan dasar kepemilikan lama berupa Eigendom Verponding Nomor 946 Tahun 1923 atas nama Iljas Radjo Mentari. Sulaeman Effendi, kata dia, merupakan ahli waris sah yang hingga kini masih memegang dokumen asli kepemilikan yang telah berlangsung lebih dari satu abad.
Ia menjelaskan bahwa keberadaan dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum yang signifikan, terlebih belum pernah ada proses pelepasan hak ataupun ganti rugi yang sah kepada pemilik sebelumnya. Oleh karena itu, klaim yang menyebut lahan tersebut sebagai aset negara dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Lebih lanjut, Wilson juga mengkritik penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 5 dan 6 Tahun 2008 atas nama PT KAI. Ia menilai penerbitan sertifikat tersebut mengandung cacat yuridis, khususnya dalam aspek objek hukum (error in objecto). Dalam prinsip hukum pertanahan, asas prior tempore potior jure menyatakan bahwa hak yang lebih dahulu ada memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan hak yang muncul kemudian.
“Tidak dapat dibenarkan apabila hak yang lahir tahun 2008 mengesampingkan hak yang telah ada sejak 1923 tanpa proses hukum yang sah. Ini adalah bentuk pelanggaran prinsip dasar dalam hukum agraria,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti aspek penguasaan fisik lahan yang telah dilakukan secara terus-menerus oleh kliennya dan pendahulunya sejak tahun 1923. Dalam konteks ini, mereka merujuk pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta doktrin rechtsverwerking yang telah diakui dalam berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung.
Doktrin tersebut pada prinsipnya menyatakan bahwa pihak yang menelantarkan haknya dalam jangka waktu yang lama dapat kehilangan hak untuk mengajukan klaim di kemudian hari.
Dengan demikian, tindakan PT KAI yang baru mengklaim lahan setelah puluhan tahun dinilai tidak memiliki legitimasi hukum yang memadai.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru