Di sisi lain, Wilson juga menyinggung adanya dugaan upaya kriminalisasi terhadap kliennya melalui laporan pidana. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut tidak tepat, mengingat perkara kepemilikan tanah masih dalam proses sengketa perdata.
“Berdasarkan asas prejudicieel geschil sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 1956, proses pidana seharusnya ditangguhkan sampai ada putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap. Ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan proses hukum,” ujarnya.
Wilson pun meminta seluruh pihak, termasuk Kementerian PKP dan PT KAI, untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan. Mereka juga menekankan pentingnya menjaga status quo terhadap objek sengketa hingga adanya putusan inkracht.
Menurut Wilson, pembangunan perumahan rakyat memang merupakan program strategis yang patut didukung. Namun, pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum, terutama jika menyangkut hak kepemilikan masyarakat yang telah ada sejak lama.
“Pembangunan tidak boleh dibangun di atas konflik dan ketidakadilan. Negara harus hadir sebagai penjamin hukum, bukan sebagai pihak yang justru memperkeruh sengketa,” katanya mengakhiri.
Sebelumnya, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawadan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan, pemerintah berkomitmen mewujudkan program tiga juta rumah bagi warga. Salah satu cara untuk merealisasikan program itu adalah dengan memanfaatkan aset-aset milik BUMN.
“Di bawah Arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, kami bekerja cepat-cepatnya dan seberani-beraninya,” ujar Maruarar saat meninjau lokasi pembangunan perumahan rakyat di lahan aset PT KAI di Stasiun Kota, Jakarta Barat, Ahad (5/4/2026)
Maruarar mencontohkan, adanya aset lahan PT KAI di dekat Stasiun Tanah Abang yang bisa digunakan untuk pembangunan unit rumah susun (rusun). Dia menyebut, aset tersebut belum dapat dioptimalkan oleh negara karena dikuasai pihak ketiga.
Tadi dapat info dari Dirut KAI dan Pak Dony (Kepala BP BUMN), ada lahan KAI yang sudah berkekuatan hukum tetap tapi dikuasai pihak ketiga di Tanah Abang, ada tiga lokasi. Habis ini kita mau ke sana, ucap Maruarar.
Menurutnya, negara harus hadir dalam memanfaatkan aset BUMN untuk kepentingan rakyat. Maruarar mengatakan, tiga aset lahan tersebut telah terbukti sah milik negara. sehingga pemerintah bisa memanfaatkannya untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat yang tinggal di bawah.
“Saya tegaskan negara tidak boleh kalah terhadap siapa pun, apalagi sudah punya kekuatan hukum yang tetap, apalagi ini digunakan untuk kepentingan rakyat, negara tidak boleh kalah terhadap siapa pun,” kata Maruarar.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru