Defisit fiskal tahun lalu, sebesar 2,9% dari PDB, merupakan yang terbesar dalam sejarah Indonesia (tidak termasuk masa pandemi).
Angka itu sangat dekat dengan batas 3% yang ditetapkan undang-undang sejak 2003 untuk menjaga disiplin fiskal.
Lembaga pemeringkat S&P mungkin akan menurunkan peringkat utang pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya sejak krisis Asia.
Pemerintah mengklaim rasio utang terhadap PDB masih rendah, sekitar 40%.
Masalahnya, utang dibayar dari pajak, dan pembayaran bunga utang kini memakan porsi yang semakin besar.
Tahun lalu, 16% pendapatan negara digunakan untuk membayar bunga, naik dari 9% satu dekade lalu. S&P menyebut kenaikan di atas 15% secara berkelanjutan bisa menjadi alasan penurunan peringkat.
Tekanan Ekonomi Global
Perang di Iran memperburuk tekanan tersebut.
Meskipun Indonesia adalah pengekspor energi bersih secara keseluruhan (terutama batu bara), negara ini tetap mengimpor minyak mentah.
Pemerintah mensubsidi bahan bakar dan listrik, yang diperkirakan menelan biaya 12 miliar dolar tahun ini.
Namun harga minyak yang naik membuat beban subsidi semakin besar. Kementerian Keuangan memperkirakan tambahan kebutuhan bisa mencapai 5,7 miliar dolar.
Jika harga minyak rata-rata 97 dolar per barel, defisit bisa naik menjadi 3,5% dari PDB, melewati batas 3%.
“Prabowo telah memangkas program makan gratis dari enam hari menjadi lima hari untuk menghemat sekitar 1,1 miliar dolar. Ia juga membatasi pembelian bensin bersubsidi. Pemerintah mengklaim penghematan biaya bisa mencapai 7,4 miliar dolar melalui efisiensi birokrasi. Namun upaya penghematan ini tampaknya tidak cukup untuk menahan pelebaran defisit,” tulis The Economist.
Pada akhirnya, Prabowo kemungkinan harus memilih: mengurangi subsidi BBM, mengurangi program belanja populisnya, atau menghapus batas defisit 3%.
Namun kenaikan harga BBM sangat sensitif secara Politik.
Sejak September, Prabowo mengganti Menteri Keuangan dengan Purbaya Yudhi Sadewa.
Purbaya pernah membantah majalah The Economist.
Ia mengklaim kondisi tetap aman dan mengatakan bahwa defisit bisa dikendalikan bahkan jika harga minyak naik.
Kementerian keuangan juga bukan satu-satunya institusi yang diubah.
Pengelolaan BUMN diserahkan kepada Danantara, sebuah dana kekayaan negara baru yang langsung berada di bawah Presiden.
The Economist menyebut BUMN besar kini meningkatkan dividen untuk mendanai proyek Prabowo. Bank-bank milik negara juga memberikan pinjaman besar ke proyek yang dipilih pemerintah.
Sementara itu, pemerintah juga menyelidiki dan menyita jutaan hektare lahan dari perusahaan sawit dan tambang yang dianggap melanggar aturan.
Beri Komentar