Meskipun pelanggaran lingkungan memang ada, banyak yang menilai penegakan hukum dilakukan secara selektif.
Untuk memastikan programnya berjalan, The Economist menyebut Prabowo memusatkan kekuasaan politik.
Hampir semua partai besar kini masuk koalisi pemerintah, membuat oposisi hampir tidak ada di parlemen.
“Ia bahkan pernah mengusulkan agar koalisi ini dibuat “permanen”. Ia menyebut bahwa politik Indonesia seharusnya mengutamakan kerja sama, bukan konflik, dan mengatakan bahwa oposisi adalah budaya Barat yang tidak perlu ditiru,” tulis The Economist.
Prabowo disebut juga memberi peran lebih besar kepada militer dalam kehidupan sipil. Ia pernah membawa menteri ke akademi militer untuk latihan baris-berbaris, dan ribuan pegawai sipil mengikuti pelatihan militer.
Militer juga terlibat dalam program makan gratis dan pembangunan fasilitas koperasi desa.
Sebagian pengamat berpendapat bahwa Prabowo tidak semata ingin menjadi otoriter, tetapi ingin memperbaiki reputasinya setelah masa lalu yang kelam.
“Risiko lain adalah ketidakpuasan rakyat yang bisa meledak menjadi protes jalanan, seperti yang pernah terjadi pada 1998. Ada juga kekhawatiran bahwa langkah diplomatik Indonesia di luar negeri, seperti tawaran pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, bisa menimbulkan reaksi negatif di dalam negeri,” tulis laporan tersebut.7-‘
Beri Komentar