Diketahui, bukan hanya TNI yang dilibatkan dalam penanganan aksi mahasiswa kemarin. Dari pantauan Koalisi Masyarakat Sipil, terdapat juga pelibatan Komponen Cadangan (Komcad) dalam menangani aksi tersebut.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Fadhil Alfathan, menyatakan hal itu tertuang dalam Surat Nomor B/752/VI/2026/BACADNAS yang dikeluarkan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tertanggal 11 Juni 2026. Dalam surat itu, terdapat perintah pengerahan sekitar 500 ASN yang tergabung dalam Komcad dari berbagai kementerian untuk mengikuti Apel Siaga pada Jumat kemarin.
“Koalisi memandang langkah tersebut menimbulkan masalah serius mengenai arah dan tujuan penggunaan Komcaf. Dalam sistem pertahanan negara, Komcad dibentuk sebagai sumber daya yang dipersiapkan untuk memperkuat komponen utama dalam menghadapi ancaman terhadap pertahanan negara,” kata dia saat dikonfirmasi Republika, Sabtu.
Menurut Fadhil, setiap penggunaan instrumen pertahanan harus tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi sipil. Artinya, Komcad tidak boleh dijadikan instrumen yang dapat digerakkan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan administratif atau Politik tanpa parameter yang jelas.
“Praktik yang demikian justru memperkuat kekhawatiran bahwa Komcad dapat digunakan untuk kepentingan keamanan dalam negeri yang seharusnya tidak menjadi fungsi utamanya,” kata dia.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, mengatakan penanganan aksi demonstrasi sepenuhnya merupakan kewenangan polisi. Pihaknya hanya diminta membantu polisi dalam penanganan massa.
“Penanganan demo adalah tanggung jawab kepolisian. Adapun pengerahan TNI atas dasar permintaan untuk membantu. Artinya tetap polisi di depan,” kata dia saat dikonfirmasi wartawan.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto tidak memberikan jawaban tegas ketika ditanya mengenai pelibatan TNI dalam penanganan aksi mahasiswa. Ia hanya menjelaskan mengenai regulasi terkait lokasi aksi.
“Dalam Peraturan Gubernur Nomor 232 Tahun 2015, ada ketentuan bahwa di beberapa titik, Bundaran Senayan, Bundaran Semanggi, Bundaran HI, dan Bundaran Patung Kuda, itu wilayah-wilayah yang sebenarnya tidak diberikan izin untuk dilakukan penyampaian aspirasi,” kata dia saat ditanya soal pelibatan TNI dalam penanganan aksi di Bundaran HI, Jumat sore.
Menurut dia, wilayah-wilayah yang disebutkan itu merupakan episentrum lalu lintas di Jakarta. Pasalnya, di wilayah itu menjadi simpul moda transportasi, seperti Transjakarta, KRL, dan MRT. “Apabila terjadi kepadatan, berdampak ke jalur arteri lainnya. Nah, dampak-dampak kemacetan ini berdampak kepada masyarakat lainnya,” kata dia.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru