Karena itu, ia mengaku heran terhadap kelompok yang menolak sejumlah program pemerintah yang dinilai pro-rakyat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, maupun pembangunan kampung nelayan.
“Kita prihatin karena ada kelompok yang justru anti terhadap kebijakan yang pro-rakyat. Mereka mengadopsi pandangan neoliberal yang menganggap alokasi APBN untuk rakyat sebagai pemborosan,” tegasnya.
Menurut Haris, jika ditemukan praktik korupsi dalam pelaksanaan program pemerintah, maka yang harus diberantas adalah pelaku korupsinya, bukan program yang dirancang untuk membantu masyarakat.
Komentar Terbaru