BANDA ACEH -Beragam narasi pesimistis terhadap bangsa Indonesia seperti “Indonesia Bangkrut”, “Indonesia Gelap”, “Sale Indonesia”, “Kabur dari Indonesia”, hingga “Buang Rupiah” bertentangan dengan tradisi gerakan sosial yang selama ini dikenal memperjuangkan kemandirian dan kedaulatan bangsa.
“Jika kita perhatikan narasi ‘Indonesia Bangkrut, Sale Indonesia, Indonesia Gelap, Kabur dari Indonesia, Buang Rupiah’ ini narasi sampah anti-kemandirian, sangat anomali dan tidak pernah dikenal dalam tradisi gerakan sosial,” kata pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 14 Juni 2026.
Haris membandingkan fenomena tersebut dengan tradisi perjuangan para pendiri bangsa yang selalu menghadirkan gagasan alternatif untuk melawan kolonialisme dan ketidakadilan.
Ia mencontohkan pledoi Indonesia Merdeka yang disampaikan Bung Hatta pada 1928 serta Indonesia Menggugat yang dibacakan Bung Karno pada 1930. Menurutnya, kedua tokoh tersebut menawarkan antitesis terhadap kolonialisme berupa cita-cita Indonesia yang merdeka dan berdaulat.
“Kita prihatin, 80 tahun setelah Indonesia merdeka justru muncul narasi anti-kemandirian Indonesia seperti Indonesia Bangkrut, Sale Indonesia dan sebagainya. Lebih menyakitkan lagi karena narasi seperti ini digerakkan oleh sejumlah intelektual dan kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan gerakan sosial,” ujarnya.
Semangat kemandirian nasional justru kembali dihidupkan Presiden Prabowo Subianto melalui berbagai kebijakan yang berorientasi pada penguatan ekonomi nasional dan penguasaan sumber daya strategis.
Menurutnya, isu kebocoran penerimaan negara, praktik under invoicing, hingga transfer pricing yang selama ini menjadi perhatian kelompok-kelompok kritis, kini justru menjadi agenda pemerintah.
“Ketika para pengkritik menuntut pemberantasan korupsi, Presiden Prabowo justru melangkah lebih mendasar dengan memberantas kebocoran penerimaan negara, under invoicing dan transfer pricing,” kata Haris.
Ia juga menilai sebagian kelompok pengkritik pemerintah mengalami kebuntuan dalam menawarkan gagasan alternatif terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah.
“Mereka tidak mampu membangun antitesis terhadap pandangan dan kebijakan Presiden Prabowo. Akhirnya yang dilakukan adalah mencari-cari masalah dengan intrik dan menyerang pribadi Presiden,” ujarnya.
Lebih lanjut, Haris menegaskan tradisi gerakan sosial sejatinya selalu menghadirkan gagasan alternatif terhadap situasi yang dianggap bermasalah. Ia mencontohkan gerakan demokrasi pada era Orde Baru maupun gerakan anti-neoliberalisme pada awal reformasi yang memiliki arah perjuangan jelas.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru