Sepanjang siklus ini, tidak ada yang berubah kecuali ribuan nyawa melayang dan kerugian triliunan dolar. Rakyat Amerika sudah melihat jelas komedi ini. Jajak pendapat The Economist/YouGov yang dirilis sepekan sebelum penandatanganan menunjukkan hanya 29% warga AS yang menilai Trump menangani perang ini dengan efektif, sementara 62% menyatakan tidak setuju dengan caranya menangani konflik. Angka itu sendiri adalah vonis paling tegas terhadap kebijakan Iran-nya Trump. Aktivis perdamaian Christine Ahn, dalam tulisannya di Truthout pada Mei lalu, sudah meramalkan semua ini: “Amerika menghadapi pilihan nyata. Ia bisa terus mengandalkan kekuatan udara setiap kali berhadapan dengan pemerintahan yang tidak disukainya, melanggengkan lingkaran setan di mana bom menimbulkan korban sipil, membuat rezim semakin keras kepala, menghancurkan gerakan dalam negeri, dan meninggalkan persenjataan yang tak meledak untuk ditemukan anak cucu. Atau, ia bisa dengan jujur merenungkan konsekuensi dari teori ini selama 75 tahun, dan mulai membangun kebijakan luar negeri yang tidak didasarkan pada ilusi kekerasan, melainkan pada kebutuhan nyata akan perdamaian.”
Pada 17 Juni 2026, ketika nota kesepahaman yang bocor itu terpampang di hadapan dunia, ia mengungkapkan bagaimana seorang presiden menggunakan kebohongan untuk memulai perang, lalu menutupi kegagalannya dengan kebohongan lagi; bagaimana ia menandatangani gencatan senjata tanpa kemenangan jelas, namun berpura-pura mengendalikan segalanya; bagaimana ia berjanji “America First” namun merenggut 13 nyawa prajurit AS dan menghancurkan 3.468 keluarga Iran, lalu pada akhirnya menyangkal komitmen rekonstruksi yang ia tandatangani sendiri. Dana rekonstruksi USD 300 miliar—apakah AS benar-benar akan mengeluarkannya atau tidak—masih bisa berubah. Namun satu hal yang pasti: biaya perang ini, baik dari segi nyawa manusia, kredibilitas, maupun moral, tidak akan bisa diingkari oleh Trump.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru