BANDA ACEH – Ketua DPP Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, mengajak seluruh elite Politik dan partai politik untuk menunjukkan kedewasaan, kejernihan berpikir, serta konsistensi sikap dalam menyikapi berbagai dinamika nasional yang berkembang belakangan ini.
Ia menilai, para elite politik perlu menghindari tindakan maupun ajakan yang berpotensi memicu ketegangan dan memperkeruh situasi politik nasional.
“Kritik sebaiknya disampaikan dengan penuh tanggung jawab, bukan dengan cara yang membuat keadaan makin panas, perlu ajakan yang lebih mendinginkan suasana supaya lebih mereda,” kata Misbakhun kepada wartawan, Minggu (21/6).
Misbakhun menegaskan, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi.
Karena itu, setiap pandangan yang disampaikan masyarakat, mahasiswa, tokoh nasional, maupun partai politik harus dihormati sebagai bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan.
Ketua Komisi XI DPR RI tersebut juga meyakini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik dan masukan.
Menurutnya, hal itu terlihat dari langkah pemerintah menindaklanjuti berbagai kritik terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Pemerintah mendengarkan banyak kritik dan masukan, buktinya MBG dilakukan upaya penegakan hukum,” ujarnya.
Misbakhun turut menanggapi sikap sejumlah elite PDI Perjuangan terhadap perkembangan politik nasional dan gelombang protes publik yang muncul belakangan ini.
Ia mengaku menghormati berbagai kritik yang dilontarkan kader PDIP kepada pemerintah.
Namun demikian, Misbakhun menilai sejumlah kritik tersebut belum banyak menghadirkan solusi konkret.
Padahal, PDIP memiliki pengalaman panjang dalam menjalankan roda pemerintahan dan menghadapi berbagai persoalan kebangsaan yang kompleks.
“PDI Perjuangan pernah memiliki pengalaman panjang dalam mengopersionalkan pemerintahan dan kebijakan negara. Oleh karena itu, kritik yang disampaikan semestinya lebih matang, proporsional, dan solutif, bukan justru menambah panas situasi,” jelas Misbakhun.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya kejelasan posisi politik partai-partai di tengah sistem ketatanegaraan Indonesia yang tidak mengenal oposisi formal.
Menurutnya, setiap partai seharusnya menentukan sikap secara tegas, apakah berada di dalam pemerintahan atau di luar kekuasaan.
Misbakhun menilai tidak tepat jika sebuah partai ingin ikut menikmati apresiasi publik ketika program pemerintah berhasil, tetapi segera mengambil jarak saat pemerintah menghadapi kebijakan yang sulit atau kurang populer.
Beri Komentar