Senada dengan hal tersebut, sebuah investigasi Aljazirah yang didasarkan pada data impor Otoritas Pajak Israel (ITA) menemukan bahwa India merupakan eksportir terbesar kedua untuk barang-barang terkait militer ke Israel pada periode antara Oktober 2023 dan Oktober 2025.
Aljazirah mencatat bahwa data tersebut kemungkinan hanya menggambarkan sebagian dari total transfer senjata ke Israel dan tidak menunjukkan penggunaan akhir dari pengiriman tersebut di Gaza. Demikian pula, para penyelidik Amnesty mendasarkan analisis mereka pada pengiriman yang diklasifikasikan di bawah kode Harmonized System (HS) tertentu, yaitu sistem klasifikasi kepabeanan yang digunakan secara internasional untuk barang-barang perdagangan.
Kode-kode tersebut mencakup HS 9301–9307, yang meliputi senjata, amunisi, serta suku cadang dan aksesorinya; dan HS 8710, yang mencakup kendaraan lapis baja dan kendaraan tempur beserta komponennya. Para peneliti mengecualikan pengiriman yang hanya mencantumkan nomor produk atau nomor suku cadang internal, di mana tidak dimungkinkan untuk menentukan apakah barang-barang tersebut bersifat militer atau sipil.
Analisis ini juga mengecualikan ratusan pengiriman komponen senjata ringan yang memiliki kegunaan ganda (dual-use), serta senjata, suku cadang, dan amunisi yang kemungkinan ditujukan untuk sistem pertahanan anti-rudal. Amnesty menyatakan bahwa metodologi mereka yang sengaja dibuat konservatif berarti temuan mereka kemungkinan besar meremehkan besaran sebenarnya dari kontribusi India terhadap rantai pasokan militer Israel.
Kendati demikian, temuan tersebut mengungkapkan adanya sejumlah perusahaan, termasuk perusahaan milik negara, yang terlibat dalam penyediaan bantuan militer bagi Israel.
Pihaknya menyatakan telah menyurati sembilan perusahaan serta pemerintah India, namun tidak menerima tanggapan hingga berita ini diterbitkan. “Mengingat perintah tindakan sementara dari Mahkamah Internasional (ICJ) yang mengakui adanya risiko nyata genosida terhadap warga Palestina di Gaza, otoritas India tidak dapat berargumen secara kredibel bahwa mereka tidak mengetahui bahwa tindakan terus memberikan izin dan memfasilitasi transfer senjata ke Israel mengandung risiko besar untuk berkontribusi pada pelanggaran serius hukum internasional,” ujar Agnes Callamard, Sekretaris Jenderal Amnesty, dalam sebuah pernyataan. Callamard menambahkan bahwa sementara militer Israel terus menyebabkan kematian dan penderitaan di Gaza,
“perusahaan-perusahaan India terus meraup keuntungan dengan memasok komponen dan amunisi yang ditujukan bagi sektor pertahanan Israel.”



















































































































Komentar Terbaru