Nilai tukar rupiah dilaporkan masih terus mengalami fluktuasi tajam dan kerap berada di kisaran rekor terendah sepanjang sejarah. Ketidakpastian valuta asing ini diperparah oleh memburuknya indikator pasar tenaga kerja nasional. Data terkini menunjukkan bahwa jumlah lapangan kerja di Indonesia menyusut lebih jauh sepanjang tahun ini, di mana tercatat lebih dari 30.000 pekerjaan hilang akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) serta penutupan berbagai unit usaha.
Di sisi lain, Presiden Prabowo tetap berpegang teguh pada angka indikator makro. Pemerintah menegaskan bahwa Indonesia—yang kerap digadang-gadang sebagai calon kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) atau daya beli—masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang tergolong signifikan, yakni di angka 5,6 persen.
Namun, temuan de Volkskrant bersama pandangan sejumlah ahli ekonomi mengindikasikan bahwa angka pertumbuhan lebih dari 5 persen tersebut bersifat teknis semata. Angka pertumbuhan yang tampaknya stabil itu dinilai menyembunyikan masalah kerentanan struktural yang mendalam di dalam postur perekonomian nasional.
Mengurai ‘Prabowonomics’ dan Merosotnya Tingkat Kepuasan Publik
Sorotan tajam media Belanda ini juga menyasar pada model pengelolaan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah saat ini, yang populer disebut sebagai Prabowonomics. Model ekonomi ini ditandai oleh pendekatan terpusat dengan penekanan peran dominan bagi Perusahaan Milik Negara (BUMN), penggelontoran proyek-properti sosial dan populis berskala raksasa, serta ketergantungan yang tinggi pada penjualan sumber daya alam.
Dampak dari dinamika Politik dan ekonomi ini tercermin langsung pada preferensi publik domestik. Laporan tersebut mencatat bahwa angka kepuasan masyarakat (approval rating) terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo mengalami penurunan drastis, merosot dari level awal 80 persen menjadi berada di kisaran 50 persen. Semakin sedikit masyarakat yang menaruh kepercayaan penuh pada efektivitas Prabowonomics untuk memulihkan kesejahteraan mereka.
Ketidakpastian ini juga memicu fenomena penarikan modal secara masif (capital flight). Para investor asing dilaporkan mulai menarik diri dari pasar domestik karena merasa ragu terhadap kepastian hukum dan arah kebijakan. Pada saat yang sama, kalangan warga Indonesia yang kaya memilih memindahkan dana dan aset mereka ke kawasan yang dinilai lebih aman dan stabil, seperti Singapura atau Dubai.
Jika dibedah lebih dalam, pendapatan utama negara Indonesia sejauh ini masih bergantung pada komoditas mentah seperti nikel, batubara, minyak, gas, emas, kayu, hasil perikanan, serta minyak kelapa sawit (CPO). Meskipun pemerintah selama beberapa tahun terakhir telah gencar mewajibkan investor melakukan pengolahan di dalam negeri melalui program hilirisasi, hasil yang dirasakan sejauh ini dinilai belum optimal. Sebagian besar pendapatan dari sekuritas alam tersebut justru berakhir di kantong sekelompok kecil oligarki di Jakarta serta perusahaan-perusahaan asing pendukung modal.
Banda Aceh
Jakarta Pusat
Kalimantan Tengah
Palembang
Palu
Pangkal Pinang
Pekanbaru
Tapaktuan
Aceh Tenggara
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kota Langsa
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Beri Komentar