BANDA ACEH -Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut menilai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dirinya tidak disusun secara cermat, jelas, dan lengkap.
Hal itu disampaikan Gus Yaqut usai mengikuti sidang dengan agenda pembacaan nota perlawanan atas surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa 18 Agustus 2026.
“Surat dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap,” kata Gus Yaqut kepada wartawan di depan ruang sidang, Selasa sore, 18 Agustus 2026.
Menurut Gus Yaqut, salah satu persoalan yang dipersoalkan pihaknya adalah pencampuradukan antara kebijakan Menteri Agama dengan kebijakan teknis yang menjadi ranah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU).
“Itu yang kami sampaikan karena salah satunya yang jelas terang benderang yang kita bisa semua ikuti, bagaimana kebijakan Menteri itu dicampuradukkan dengan kebijakan teknis yang seharusnya itu menjadi ranah Direktorat Jenderal. Jadi itu diarahkan menjadi kebijakan menjadi kesalahan Menteri, gitu ya. Padahal seharusnya tidak begitu,” tegas Gus Yaqut.
Gus Yaqut berharap, konstruksi perkara tersebut dapat diuraikan secara terbuka dalam persidangan, sehingga publik dapat melihat secara jelas perbedaan kewenangan Menteri Agama dengan kewenangan teknis di lingkungan Ditjen PHU.
“Ini perlu untuk diuraikan ya, untuk perlu diuraikan supaya jelas dan terang benderang konstruksi perkara ini seperti apa,” ujarnya.
Gus Yaqut menegaskan, tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan akan mengikuti seluruh tahapan persidangan.
“Kami akan ikuti dengan baik sebagaimana apa yang Majelis inginkan. Jadi kita akan patuhi semuanya,” pungkas Yaqut.
Dalam dakwaan, JPU KPK menyebut Gus Yaqut bersama tiga terdakwa lainnya, yakni Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan staf khusus Menag, Ismail Adham selaku Direktur Operasional Maktour, dan Asrul Azis Taba selaku Ketua Umum Kesthuri yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama, melakukan perbuatan melawan hukum terkait pengelolaan kuota haji tambahan.
JPU mendakwa perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 atau sekitar Rp622 miliar berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selain itu, Gus Yaqut juga didakwa memperkaya diri sendiri sebesar 271.500 dolar Amerika Serikat (AS).
Tidak hanya Yaqut, JPU juga mendakwa sejumlah pihak memperoleh keuntungan dari perkara tersebut. Gus Alex disebut menerima 5.233.800 dolar AS dan Rp330 juta, Rizky Fisa Abadi sebesar 475.000 dolar AS dan Rp50 juta, Abdul Muhyi sebesar 308.500 dolar AS, serta Ridwan Kurniawan sebesar 512.500 dolar AS dan Rp250 juta.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru