Keduanya merupakan realitas yang dapat hadir secara bersamaan dalam sebuah negara demokratis.
Terlebih, seruan “Prabowo bedebah” yang disampaikan dalam aksi mahasiswa merupakan bentuk ekspresi politik kelompok tertentu dan tidak dapat digeneralisasi sebagai suara seluruh mahasiswa maupun seluruh masyarakat Indonesia.
Pernyataan tersebut juga merupakan pendapat orator aksi, bukan fakta yang dengan sendirinya membuktikan bahwa Presiden Prabowo gagal menjalankan pemerintahan.
Di sisi lain, angka “500 ribu warga” dalam unggahan Sekretariat Kabinet juga tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa sebanyak itu masyarakat memberikan dukungan politik kepada Presiden.
Di tengah perdebatan tersebut, persoalan yang justru menjadi penting adalah bagaimana pemerintah menjaga komunikasi publik agar tidak semakin memperlebar jarak antara pemerintah dan kelompok masyarakat yang sedang menyampaikan kritik.
Apalagi, Indonesia sedang menghadapi sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian besar, mulai dari penanganan korban gempa NTT hingga persoalan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah.
Pada kondisi seperti itu, publik tidak hanya menilai pemerintah dari kebijakan yang dibuat, tetapi juga dari cara pemerintah berkomunikasi.
Konten yang seharusnya menjadi dokumentasi kegiatan pemerintah dapat berubah menjadi polemik apabila narasinya dianggap menempatkan kritik masyarakat sebagai sesuatu yang harus dilawan, bukan sebagai aspirasi yang perlu didengar.
Perdebatan “Prabowo bedebah” versus “500 ribu warga” pada akhirnya menjadi lebih besar daripada sekadar perang narasi di media sosial.
Pertanyaan itu menjadi semakin relevan ketika masyarakat di daerah bencana masih membutuhkan perhatian, bantuan, dan kepastian bahwa negara hadir untuk mereka.
Sebab, dalam situasi krisis, komunikasi pemerintah bukan sekadar soal memenangkan perdebatan di media sosial.
Komunikasi pemerintah adalah bagian dari bagaimana negara membangun kepercayaan publik
Beri Komentar