Selain komunikasi, Mahfud mempertanyakan sejumlah persoalan substansi kebijakan selama Purbaya memimpin Kementerian Keuangan.
Ia menyinggung persoalan pendanaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh serta pembenahan struktural di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menurutnya belum sepenuhnya tuntas setelah muncul sejumlah kasus hukum.
Mahfud juga mengkritik kebijakan pemangkasan transfer ke daerah (TKD). Menurut dia, pengurangan dana tersebut telah menekan kemampuan fiskal sejumlah pemerintah daerah.
Dampaknya, kata Mahfud, berpotensi merembet ke layanan publik dan kemampuan daerah membiayai pegawai.
“Di daerah-daerah sekarang ini, karena pemangkasan dana alokasi, banyak daerah yang kesulitan bahkan lay-off tenaga kerja. Malah Purbaya mengumumkan 490 daerah hampir nggak bisa bayar gaji. Mestinya dia segera mencari jalan keluar, bukan malah mengumumkan ke publik yang bikin resah,” ujar Mahfud.
Dengan pergantian tersebut, Mahfud berharap Suahasil mampu memperbaiki persoalan yang menjadi sorotan selama ini, terutama dalam pengelolaan kebijakan fiskal dan komunikasi pemerintah kepada publik.
Ia menilai karakter Suahasil yang lebih tenang dan tidak banyak bicara justru dapat menjadi modal dalam menjalankan tugas sebagai bendahara negara
Banda Aceh
Jakarta Pusat
Kalimantan Tengah
Palembang
Palu
Pangkal Pinang
Pekanbaru
Tapaktuan
Aceh Tenggara
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kota Langsa
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Komentar Terbaru