BANDA ACEH — Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto mengganti Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan. Mahfud menilai pergantian tersebut menunjukkan Prabowo responsif terhadap keluhan publik mengenai kinerja Kementerian Keuangan.
Purbaya resmi dicopot dari jabatan Menteri Keuangan pada Senin (14/9/2026) setelah sekitar setahun menjabat. Posisi tersebut kemudian diisi Suahasil Nazara, yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan.
Mahfud menilai Suahasil merupakan pilihan yang tepat karena memiliki karakter birokrat profesional dan lebih fokus bekerja dibandingkan membangun komunikasi publik yang berlebihan.
“Kita apresiasi Presiden tanggap dan sensitif terhadap keluhan masyarakat mengenai kinerja Kementerian Keuangan. Pilihannya kepada Pak Suahasil menurut saya oke, seorang birokrat profesional, enggak banyak bicara, dan lebih fokus bekerja,” ujar Mahfud dalam tayangan YouTube pribadinya, Selasa (15/9/2026).
Mahfud menilai persoalan selama Purbaya menjabat Menkeu tidak hanya berkaitan dengan komunikasi publik. Ia menyebut terdapat dua kelemahan mendasar yang menjadi sorotan, yakni cara berkomunikasi dan substansi pelaksanaan kebijakan.
“Menyangkut Purbaya, memang dulu kita terlalu besar harapannya. Kelemahan Purbaya yang paling mendasar tuh dua sebenarnya, satu, komunikasi publiknya buruk, kemudian substansi urusannya juga tidak beres,” kata Mahfud.
Menurut dia, gaya komunikasi pejabat negara harus memperhitungkan kompleksitas persoalan ekonomi. Mahfud menilai pernyataan yang terlalu percaya diri dapat menjadi masalah ketika realitas ekonomi tidak berjalan sesuai dengan target yang disampaikan.
Ia mencontohkan pernyataan mengenai upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
“Sebelum jadi menteri bilang gampang, tapi dolarnya naik terus, rupiah melemah terus. Yang begitu itu saya kira harus hati-hati kalau menjadi pejabat,” ujarnya.
Mahfud juga menyinggung komunikasi terbuka Purbaya dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait dana bagi hasil dan rencana penerbitan obligasi daerah.
Menurut Mahfud, perbedaan pandangan antarpemerintah seharusnya tidak berkembang menjadi perdebatan terbuka yang justru berpotensi membingungkan masyarakat.
“Terakhir kayaknya Debat kusir dengan Gubernur DKI, saling menanggapi di media soal dana bagi hasil. Masa komunikasi publik dilakukan dengan cara itu?” katanya.
Mahfud menilai seorang menteri harus berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan kepada publik karena setiap ucapan dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Banda Aceh
Jakarta Pusat
Kalimantan Tengah
Palembang
Palu
Pangkal Pinang
Pekanbaru
Tapaktuan
Aceh Tenggara
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kota Langsa
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Komentar Terbaru