“Jadi bukan seluruh aparat pemerintah, tetapi mereka yang pada saat itu mempunyai kewenangan, keterlibatan, atau jejak administrasi terkait Pemilu 2024 dan pemenuhan syarat pencalonan Gibran,” sambungnya.
Masing-masing pihak harus dapat memberikan penjelasan berdasarkan kewenangan dan dokumen yang dimiliki agar duduk perkara mengenai pemenuhan syarat pendidikan Gibran dapat terurai secara jelas.
“Mereka harus bisa menjelaskan sesuai kewenangannya masing-masing, supaya pertanyaan Mahkamah mengenai syarat pendidikan Gibran dapat dijawab secara utuh dan tidak ada keterangan yang saling bertentangan,” tandasnya.
Beri Komentar