“Dalam kalkulasi ekonomi politik, biaya membentuk struktur nasional hingga kelurahan menelan angka belasan triliun rupiah. Di sinilah peran para bohir politik atau oligarki bekerja,” tulis Edy.
Edy juga menggunakan istilah no free lunch atau tidak ada makan siang gratis untuk menggambarkan relasi antara kekuatan politik dan pemodal.
Menurut dia, dukungan modal politik dapat disertai kepentingan terhadap kebijakan, keamanan bisnis, maupun akses terhadap konsesi ekonomi. Namun, pandangan tersebut merupakan analisis dan penilaian Edy Mulyadi, bukan fakta yang telah dibuktikan dalam tulisan tersebut.
Kaitkan dengan Gugatan Gibran di MK
Edy kemudian menghubungkan dinamika politik tersebut dengan persoalan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.
Ia menyinggung proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024, termasuk kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan batas usia calon serta posisi Anwar Usman yang ketika itu menjabat Ketua MK sekaligus merupakan paman Gibran.
Edy juga menyinggung persoalan syarat pendidikan Gibran yang saat ini kembali menjadi objek permohonan di MK.
Perkara tersebut memang tercatat di MK dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon, termasuk unsur Forum Purnawirawan Prajurit TNI, mengajukan permohonan yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Para pemohon meminta MK, antara lain, menyatakan Gibran tidak memenuhi persyaratan pencalonan dan membatalkan penetapannya sebagai calon wakil presiden. Dalam petitumnya, para pemohon juga meminta agar MPR menyelenggarakan pemilihan wakil presiden baru apabila permohonan dikabulkan.
Namun, perkara tersebut masih merupakan proses persidangan dan dalil para pemohon belum merupakan putusan akhir MK.
Edy dalam tulisannya menyatakan, apabila MK mengabulkan permohonan tersebut, konsekuensi hukum terhadap posisi Gibran harus mengikuti ketentuan konstitusi.
Serukan Kesadaran Politik
Edy menilai masyarakat perlu mencermati perkembangan tersebut dan tidak sekadar menjadi penonton dalam proses politik.
“Rakyat harus sadar dan melek politik. Di belakang Gibran ada Jokowi. Di belakang keduanya ada barisan oligarki yang siap kembali menguras sumber daya alam secara brutal,” tulis Edy.
Ia juga menyebut adanya dugaan keterlibatan elite global sebagai bagian dari konfigurasi kekuatan politik tersebut. Klaim mengenai keberadaan dan peran elite global itu merupakan pandangan Edy Mulyadi dalam tulisannya dan tidak disertai pembuktian lebih lanjut dalam materi yang disampaikan.
Beri Komentar