Pemakzulan wakil presiden berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur dasar serta tahapan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden, termasuk peran DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Karena itu, apabila terdapat tuntutan pemakzulan, dasar hukum, bukti, dan prosedur konstitusional harus menjadi pijakan utama.
Pada akhirnya, persoalan ini menjadi ujian bagi lembaga negara untuk menjawab tuntutan transparansi sekaligus menjaga kepastian hukum. DPR dituntut menjalankan fungsi pengawasannya secara bertanggung jawab, sementara pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa setiap persoalan ditangani berdasarkan aturan yang berlaku.
Bagi Poernomo, yang terpenting adalah agar persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut dan masyarakat memperoleh kejelasan. Ia berharap aspirasi Kaukus Daulat Rakyat mendapat respons dari lembaga negara sehingga polemik politik tidak terus berkembang tanpa penyelesaian yang terang dan konstitusional.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru