Menurut Ibrahim, dukungan anggaran yang memadai diperlukan agar program pencegahan, sosialisasi, rehabilitasi, dan penindakan dapat berjalan lebih optimal.
“Keterbatasan anggaran tentu menjadi tantangan dalam menjalankan program pemberantasan narkoba. Karena itu, kami di Komisi III DPR RI sebagai mitra BNN terus mendorong penguatan anggaran agar upaya pencegahan dan penindakan dapat dilakukan secara lebih maksimal,” kata Ibrahim.
Ia menyebutkan, Komisi III DPR RI telah berupaya mengusulkan penambahan anggaran BNN. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas lembaga dalam menghadapi ancaman peredaran narkotika.
“Kami telah mengupayakan penambahan anggaran BNN untuk tahun depan. Harapannya, dukungan anggaran yang lebih memadai dapat memperkuat upaya pemberantasan narkoba, termasuk di Aceh,” ujarnya.
Ajak Masyarakat Laporkan Keluarga yang Terpapar Narkoba
Selain menyoroti persoalan anggaran, Ibrahim mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menangani penyalahgunaan narkotika, terutama dengan membantu anggota keluarga yang telah terpapar agar memperoleh rehabilitasi.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak merasa malu atau takut melaporkan anggota keluarga yang membutuhkan pertolongan. Menurut dia, pemerintah desa dan kecamatan dapat menjadi jalur awal untuk menyampaikan laporan dan mencari bantuan.
“Jangan malu untuk melaporkan anggota keluarga yang sudah terpapar narkoba. Kita harus membantu mereka mendapatkan rehabilitasi. Masyarakat bisa berkoordinasi dengan keuchik atau camat agar mereka memperoleh penanganan yang tepat,” kata Ibrahim.
Ia menilai, pendekatan rehabilitasi perlu berjalan beriringan dengan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Dengan demikian, upaya pemberantasan tidak hanya menyasar peredaran gelap, tetapi juga memberikan kesempatan pemulihan bagi pengguna yang membutuhkan penanganan.
Ibrahim berharap dukungan pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga terkait dapat memperkuat upaya pencegahan serta pemberantasan narkotika di Aceh, khususnya untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba.
Ia juga mengapresiasi komitmen Kepala BNNP Aceh, Dedy Tabrani, yang dinilainya terus menyuarakan persoalan narkotika di tengah berbagai keterbatasan.
Menurut Ibrahim, penguatan anggaran dan keterlibatan masyarakat perlu berjalan beriringan agar penanganan persoalan narkotika di Aceh dapat dilakukan secara berkelanjutan. [aw/*]
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru