Pernyataan Yusril tersebut merujuk pada sejumlah bentuk tindak pidana makar yang diatur dalam KUHP Nasional.
Pasal 191 mengatur makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk perbuatan dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau membuat Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.
Sementara Pasal 192 mengatur makar yang berkaitan dengan pemisahan wilayah negara, sedangkan Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.
Motif Penyadapan Masih Didalami
Meski penyidikan mulai dikaitkan dengan dugaan makar, Yusril mengakui belum dapat memastikan tujuan sebenarnya dari penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Termasuk apakah tindakan tersebut memang dimaksudkan untuk melumpuhkan kekuasaan Presiden atau memiliki tujuan lain yang lebih jauh.
“Nah itu kita belum tahu tentang itu karena masih dalam tahap penyelidikan, tapi sementara ini cukup alasan untuk mengkaitkan pasal-pasal makar itu dengan pasal-pasal penyadapan dan intersepsi itu dengan pasal-pasal makar,” tuturnya.
Dugaan makar dalam perkara ini sebelumnya telah disampaikan Yusril pada Rabu (4/11/2026). Saat itu, ia menyebut penyidik menemukan indikasi yang perlu didalami mengenai kemungkinan upaya membuat Presiden tidak dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan.
Dalam perkembangan terbaru, Yusril kembali menegaskan bahwa perkara penyadapan terhadap kepala negara tidak dapat dilepaskan dari kemungkinan adanya tindak pidana lain.
Penyidik Bareskrim Polri masih mendalami motif, tujuan, serta keterkaitan tindakan para tersangka dengan unsur-unsur makar sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru