BANDA ACEH – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto semakin serius. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, penyidikan perkara tersebut kini mengarah pada dugaan tindak pidana makar, termasuk kemungkinan adanya upaya melumpuhkan Presiden agar tidak dapat menjalankan pemerintahan.Yusril menegaskan, penyadapan terhadap kepala negara tidak bisa dipandang sebagai tindak pidana siber biasa. Pasalnya, yang menjadi sasaran bukan sekadar Prabowo sebagai individu, melainkan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan.
“Kalau yang disadap itu orang biasa, itu bisa dikatakan itu tindak pidana umum. Tapi yang disadap ini bukan orang biasa. Yang disadap ini presiden. Presiden itu primus inter pares. Presiden itu bukan orang biasa,” kata Yusril kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut Yusril, kedudukan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan menjadi pertimbangan penting dalam mengembangkan penyidikan.
Ia menjelaskan, penyadapan terhadap Presiden memiliki konsekuensi yang lebih luas karena berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan kepala negara.
“Jabatannya melekat dengan jabatannya bukan yang disadap ini Pak Prabowo. Pak Prabowo disadap, tapi Pak Prabowo itu presiden. Dan melekat segala harkat martabat dan jabatan seorang presiden,” ujarnya.
Dugaan Upaya Melumpuhkan Presiden
Yusril mengatakan, pendalaman kasus penyadapan kini tidak hanya diarahkan untuk membuktikan tindak pidana intersepsi elektronik tanpa hak, tetapi juga mencari tahu tujuan sebenarnya dari praktik tersebut.
Salah satu kemungkinan yang sedang ditelusuri penyidik adalah apakah penyadapan itu dilakukan untuk melumpuhkan Presiden sehingga tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya.
Untuk mendalami kemungkinan tersebut, pemerintah telah melibatkan sejumlah ahli hukum pidana dan hukum tata negara guna mengkaji keterkaitan perkara penyadapan dengan ketentuan tindak pidana makar.
Dari kajian tersebut, muncul kemungkinan penerapan Pasal 191 hingga Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.
“Karena itu penyadapan terhadap orang presiden, tidak bisa dianggap sebagai suatu penyadapan biasa,” tegas Yusril.
Ia kemudian menjelaskan bahwa ketentuan makar tidak hanya berkaitan dengan tindakan menggulingkan pemerintahan, tetapi juga perbuatan yang bertujuan membuat Presiden tidak mampu menjalankan kekuasaan pemerintahan.
“Karena itu memang harus dicari kaitannya dengan pasal lain, dan memang ketemu pada pasal 191 sampai 193 KUHP kaitannya adalah antara lain untuk melumpuhkan presiden, membuat presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kalau lebih beratnya lagi ya membunuh presiden menggulingkan pemerintah,” ucapnya.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru