BANDA ACEH, BANDA ACEH – Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah mengajak perempuan yang tergabung dalam Tuha Peut Gampong (TPG) untuk lebih aktif mengambil peran dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di tingkat gampong, terutama terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian, perlindungan anak, dan keharmonisan keluarga.
Ajakan tersebut disampaikan Irwansyah dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama sekitar 100 perempuan anggota TPG dari 90 gampong se-Banda Aceh di Gedung DPRK Rabu (4/11/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri anggota DPRK Banda Aceh Syarifah Munira, serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Banda Aceh.
Dalam pertemuan itu, Irwansyah menyampaikan bahwa amanah yang diemban perempuan anggota TPG semakin besar. Selain menjalankan peran dalam keluarga, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk ikut memikirkan dan menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat di gampong.
Menurutnya, perempuan anggota TPG memiliki posisi strategis dalam membantu menangani persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan keluarga dan masyarakat, seperti KDRT, pencegahan perceraian, stunting, perlindungan anak, hingga konflik antarwarga.
Irwansyah juga menerima sejumlah masukan dari peserta. Salah satunya terkait masih adanya anggota TPG perempuan yang menghadapi hambatan ketika menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan gampong. Bahkan, ada yang mendapat anggapan bahwa perempuan anggota TPG tidak memiliki kewenangan untuk mengurus persoalan gampong.
Menanggapi hal tersebut, Irwansyah menegaskan bahwa TPG memiliki fungsi seperti lembaga legislatif di tingkat gampong yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
“TPG itu ibarat DPR di tingkat gampong. Karena itu, jalankan fungsi dan tanggung jawab sesuai aturan, tetapi tetap jaga sinergi dan koordinasi dengan pemerintah gampong. Jangan sampai perbedaan pandangan justru menimbulkan konflik. Setiap persoalan sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyelesaian berbagai persoalan di tingkat gampong akan membantu pemerintah kota dalam mewujudkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau semua gampong memiliki semangat menyelesaikan persoalan di gampong masing-masing, seperti stunting, KDRT, konflik, judol. Ketika semua perangkat gampong bersatu untuk menyelesaikan, tentu akan membantu pembangunan kota,” lanjut Irwansyah.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru