ICW mendesak sejumlah langkah, antara lain pembukaan seluruh dokumen pengadaan (KAK, HPS, kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil), audit oleh BPKP serta Inspektorat Jenderal, evaluasi oleh LKPP terhadap pengadaan melalui katalog elektronik, serta penghentian pengadaan jasa influencer yang tidak terkait jelas dengan sasaran strategis kementerian. Mereka juga meminta agar perusahaan milik pejabat yang ditunjuk Presiden tidak menerima kontrak pemerintah selama masa jabatan berlangsung, serta keterbukaan dari Raffi Ahmad terkait kepemilikan dan langkah pencegahan konflik kepentingan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak Raffi Ahmad, PT Rans, Kemendikbudristek (atau kementerian penerusnya), maupun KKP. Temuan ICW muncul di tengah sorotan publik terhadap efisiensi penggunaan uang pajak dan praktik pengadaan pemerintah.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru