BANDA ACEH – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa influencer senilai total Rp14.696.955.002 (sekitar Rp14,69 miliar) oleh dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Temuan ini dirilis melalui siaran pers pada Senin (9/11/2026) berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 di portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).Pengadaan terdiri dari delapan paket. Lima paket berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Museum dan Cagar Budaya pada 2024, dengan total sekitar Rp3,9 miliar. Rinciannya meliputi penayangan video YouTube RANS Entertainment (Rp452,7 juta), Instagram Reels akun @raffinagita1717 (Rp205,9 juta), Instagram Story (Rp575,7 juta), event attendance (Rp2,52 miliar), dan penayangan TikTok (Rp144,4 juta).
Tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025–2026, dengan total sekitar Rp10,8 miliar: influencer engagement oleh Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Rp3,597 miliar), influencer engagement untuk pembangunan BINS oleh Setditjen Perikanan Budidaya (Rp3,6 miliar), serta jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna oleh Setditjen Perikanan Tangkap (Rp3,6 miliar).
ICW mencatat kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia terhubung erat dengan Raffi Ahmad. Berdasarkan dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, PT Rans Entertainment Indonesia menguasai 99,1 persen saham perusahaan tersebut. Raffi Ahmad disebut menguasai mayoritas saham perusahaan induk, memiliki 0,9 persen saham secara langsung, dan menjabat sebagai komisaris.
Raffi Ahmad dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024. ICW menyoroti bahwa kontrak KKP dengan perusahaan tersebut terjadi setelah pelantikan, sehingga menimbulkan potensi konflik kepentingan.
Organisasi antikorupsi itu mengidentifikasi sejumlah persoalan utama. Pertama, inkonsistensi dengan kebijakan efisiensi anggaran. Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan Rp306,69 triliun dan membatasi belanja seremonial, publikasi, dan sejenisnya. Namun, belanja jasa influencer tetap berlangsung dalam jumlah besar di tengah pemangkasan transfer ke daerah (menjadi Rp693 triliun pada 2026) dan tekanan pada dana desa.
Kedua, manfaat pengadaan dinilai belum terukur secara transparan, padahal kedua kementerian telah memiliki Biro Hubungan Masyarakat dan kanal komunikasi publik. Ketiga, spesifikasi pengadaan—yang secara eksplisit merujuk kanal YouTube RANS dan akun @raffinagita1717 milik Raffi Ahmad serta Nagita Slavina—berpotensi membatasi persaingan. Keempat, belanja ini dikhawatirkan menjadi sarana membangun citra melalui figur populer, bukan semata komunikasi publik yang akuntabel. Kelima, keterkaitan dengan tugas dan fungsi kementerian perlu dijelaskan secara terbuka.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru