Pertanyaan itu sekaligus menjadi sindiran terhadap elite politik yang selama ini berada di lingkaran pemerintahan Prabowo-Gibran.
Bagi Nicho, persoalan ini bukan hanya menyangkut jabatan seorang wakil presiden, tetapi juga menyangkut etika politik, kepatuhan terhadap putusan pengadilan, serta kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
Pernyataan Nicho tersebut menambah panjang perdebatan publik mengenai legitimasi pencalonan Gibran dan implikasi putusan MA terhadap persyaratan administrasi pencalonannya.
Meski demikian, putusan mengenai dokumen penyetaraan pendidikan harus dibaca sesuai amar dan ruang lingkup hukumnya. Dampaknya terhadap keabsahan pencalonan maupun status jabatan wakil presiden tidak otomatis dapat disimpulkan tanpa mekanisme hukum dan ketatanegaraan yang berlaku.
Hingga persoalan tersebut memperoleh kejelasan, desakan Nicho Silalahi agar Gibran mundur menjadi salah satu suara kritis dalam polemik politik nasional.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru