KNPI Geruduk Mabes Polri: Penyadapan Presiden Merupakan Perbuatan Makar!

Sebagai bentuk tanggung jawab kebangsaan, DPP KNPI menyampaikan lima tuntutan terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia.

Pertama, mendukung Kapolri Suyudi untuk segera mengusut tuntas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat, baik pelaksana maupun pihak yang memberikan perintah.

Kedua, meminta Polri melakukan penyelidikan secara profesional, transparan, objektif, dan menyeluruh. Proses penanganan perkara harus dilakukan tanpa intervensi maupun upaya melindungi pihak tertentu.

Ketiga, mendukung aparat penegak hukum mengungkap dan menindak tegas seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab. Tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun, termasuk pejabat yang memiliki pangkat dan jabatan tinggi di institusi kepolisian.

Keempat, meminta Polri memastikan perlindungan terhadap keamanan komunikasi dan informasi strategis Presiden Republik Indonesia. Keamanan kepala negara merupakan bagian penting dari keamanan dan kedaulatan negara.

Kelima, mendorong penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila ditemukan unsur Makar, seluruh pihak yang terlibat harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu.

Haris Pertama menegaskan bahwa DPP KNPI tidak ingin persoalan ini berhenti pada polemik Politik maupun perdebatan di ruang publik. Dugaan tersebut harus dijawab melalui proses penyelidikan yang kredibel, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, institusi Polri merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh anggotanya harus ditangani secara serius demi menjaga kehormatan institusi dan kepercayaan masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa loyalitas aparat negara harus diberikan kepada konstitusi, bangsa, dan negara, bukan kepada kepentingan pribadi, kelompok, maupun jaringan kekuasaan tertentu.

“Jangan sampai institusi negara dijadikan alat untuk kepentingan kelompok atau kepentingan politik tertentu. Negara ini berdiri di atas konstitusi dan hukum. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab. Tidak boleh ada yang kebal hukum di republik ini,” tegasnya.

“DPP KNPI menyatakan akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari tanggung jawab pemuda,” tandas Haris.

Banda Aceh

11.00 WIB

27 °C

Berawan

Kota Langsa

12.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Aceh Selatan

12.00 WIB

25 °C

Berawan

Aceh Tenggara

12.00 WIB

26 °C

Berawan

Bali

12.00 WITA

30 °C

Cerah Berawan

Banten

11.00 WIB

32 °C

Cerah Berawan

Bengkulu

12.00 WIB

30 °C

Berawan

DI Yogyakarta

12.00 WIB

34 °C

Cerah Berawan

Jakarta Pusat

12.00 WIB

32 °C

Berawan

Jambi

12.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Barat

12.00 WIB

34 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Selatan

13.00 WITA

30 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Timur

13.00 WITA

28 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Utara

13.00 WITA

30 °C

Cerah

Kalimantan Tengah

12.00 WIB

31 °C

Cerah

Lampung

12.00 WIB

30 °C

Berawan

Nusa Tenggara Barat

13.00 WITA

30 °C

Hujan Ringan

Palu

13.00 WITA

28 °C

Hujan Ringan

Pangkal Pinang

12.00 WIB

27 °C

Hujan Ringan

Riau

12.00 WIB

30 °C

Berawan

Sumatera Selatan

12.00 WIB

32 °C

Berawan

Sumatera Utara

13.00 WIB

30 °C

Berawan

Sumatera Barat

12.00 WIB

24 °C

Hujan Ringan

Kepulauan Bangka Belitung

12.00 WIB

27 °C

Hujan Ringan

Kepulauan Riau

12.00 WIB

31 °C

Hujan Petir

Jawa Barat

13.00 WIB

25 °C

Hujan Ringan

Jawa Tengah

12.00 WIB

30 °C

Cerah Berawan

Jawa Timur

12.00 WIB

36 °C

Udara Kabur

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)