UPDATE

NASIONAL

KNPI Geruduk Mabes Polri: Penyadapan Presiden Merupakan Perbuatan Makar!

BANDA ACEH – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Haris Pertama, mengecam keras dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang diduga melibatkan oknum petinggi di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).Haris menilai, apabila dugaan tersebut benar terjadi dan dilakukan secara sengaja oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam institusi negara, maka persoalan tersebut bukan sekadar pelanggaran etika maupun penyalahgunaan kewenangan, melainkan tindakan yang sangat serius karena menyangkut keselamatan kepala negara, kedaulatan pemerintahan, serta keamanan nasional.

Menurut Haris, penyadapan terhadap Presiden oleh oknum yang seharusnya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban negara merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah jabatan. Ia bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai perbuatan makar karena berpotensi mengganggu stabilitas dan kewibawaan pemerintahan yang sah.

“Jika benar ada oknum dan kelompok tertentu yang melakukan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, maka ini merupakan persoalan luar biasa serius. Saya menilai tindakan tersebut merupakan perbuatan makar. Bagaimana mungkin ada aparat yang seharusnya menjaga negara justru diduga melakukan tindakan yang mengancam keamanan dan kewibawaan kepala negara?” tegas Haris Pertama saat orasi aksi damai di depan Markas Besar Polri pada Senin, 9 November 2026.

Ia juga melontarkan pernyataan keras dengan menyebut dugaan penyadapan tersebut sebagai tindakan yang lebih kejam dari PKI. Pernyataan itu menggambarkan keprihatinannya terhadap dugaan pengkhianatan terhadap pemimpin negara.

Menurutnya, sejarah Indonesia telah memberikan pelajaran bahwa ancaman terhadap negara tidak selalu datang dari luar. Ancaman juga dapat muncul dari dalam institusi apabila kewenangan dan kekuasaan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

“Penyadapan terhadap Presiden oleh oknum aparat yang memiliki kewenangan negara adalah tindakan yang sangat kejam. Bahkan, saya menyebut tindakan ini lebih kejam dari PKI. Sebab, ketika aparat yang diberikan kepercayaan untuk melindungi negara justru diduga melakukan tindakan yang membahayakan kepala negara, maka kepercayaan terhadap institusi negara sedang dipertaruhkan,” ujar Haris.

Ia menegaskan, pernyataan tersebut merupakan bentuk kritik keras terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan, sekaligus peringatan agar tidak ada pihak yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki jabatan atau kedudukan di institusi negara.

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)
1 2
Story Terbaru
MEMUAT STORY...

Bagaimana reaksi Kamu?

Diskusi

Terkait

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ada lagi data informasi lainnya.