Selain membicarakan persoalan jabatan, Gibran juga disebut meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Situasi ini membuat isu pengunduran diri Gibran semakin kompleks.
Bukan hanya menyangkut masa depan jabatan orang nomor dua di Indonesia, tetapi juga berkaitan dengan polemik hukum dan kepercayaan publik.
Sementara itu, desakan warganet agar Prabowo menolak pengunduran diri dan mendorong pemakzulan melalui DPR menjadi salah satu respons yang mencuri perhatian.
Namun, pemakzulan presiden maupun wakil presiden bukan keputusan yang bisa dilakukan hanya berdasarkan desakan di media sosial.
Proses tersebut memiliki mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Hingga kabar ini berkembang, belum ada keputusan resmi mengenai pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden RI.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru